Jakarta (PARADE.ID)- Rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ingin memasukkan pendidikan militer ke dalam bangku kuliah dikritisi polisi partai Demokrat, Andi Arief. Andi menyebut keinginan Kemenhan itu tidak sesuai dengan apa yang sedang dihadapi dewasa ini.
“Nggak nyambung, masalah bangsa apa ke depan dengan yang kini dipersiapkan,” kata Andi, Senin (17/8/2020.
Andi tampak heran dengan keinginan Kemenhan tersebut. Mengaku semakin tidak mengerti alur pemikiran Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto tersebut.
“Saya makin gak mengerti dengan jalan pikirannya,” demikian tertulis di akun Twitter-nya, ketika mengomentari berita dengan judul “Kemenhan Ingin Terapkan Pendidikan Militer untuk Mahasiswa”.
Berikut isi berita yang dikomentari oleh Andi:
Wakil Menteri Pertahanan, Sakti Wahyu Trenggono menyatakan pihaknya berencana bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menerapkan pendidikan militer melalui Program Bela Negara kepada para mahasiswa.
Trenggono menyatakan lewat program tersebut pihaknya ingin anak muda Indonesia tak hanya kreatif dan inovatif, namun cinta terhadap bangsa dan negara.
“Nanti, dalam satu semester mereka bisa ikut pendidikan militer, nilainya dimasukkan ke dalam SKS yang diambil. Ini salah satu yang sedang kita diskusikan dengan Kemendikbud untuk dijalankan,” kata Trenggono dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Minggu (16/8).
Trenggono menyatakan Program Bela Negara akan terus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Program tersebut bertujuan menyadarkan masyarakat, khususnya anak muda untuk bangga sebagai orang Indonesia.
Ia lantas menyinggung Korea Selatan yang mampu mengguncang dunia melalui budaya K-Pop. Menurutnya, dilihat dari sudut pertahanan, langkah itu cara Korsel lewat industri kreatif mempengaruhi dunia.
“Indonesia harusnya bisa seperti itu karena kita punya seni dan budaya yang banyak,” ujarnya.
Di sisi lain, Trenggono juga menyatakan para milenial bisa menunjukkan kecintaan terhadap negara dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad).
Program Komcad, kata Trenggono, sudah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.
Trenggono memastikan Komcad bukan program wajib militer yang harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Menurutnya, Komcad merupakan upaya negara untuk memfasilitasi pelatihan kepada masyarakat yang ingin membela negara jika terjadi perang….
(Robi/PARADE.ID)
