Jakarta (parade.id)- Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (Ketum GSBI) Rudi HB. Daman menyatakan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan solar oleh pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah kebijakan sesat. Bentuk abai dan tidak pedulinya pemerintah terhadap kesusahan dan derita rakyat.
“Kebijakan ini merupakan penipuan kepada rakyat. Bagaimana tidak, di tengah harga minyak dunia turun, Presiden Jokowi lebih memilih menaikkan harga BBM, lebih memilih menambah masalah rakyat dibandingkan memenuhi amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat,” kata dia, lewat siaran persnya kepad media, kemarin.
Rudi mengingatkan, bahwa sejarah akan mencatat setiap kenaikan harga BBM—diikuti dengan kenaikan inflasi, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, dan yang terkena dampak besar langsung adalah rakyat kecil seperti kaum buruh dan kaum tani di pedesaan.
Lebih lanjut, menurut Ketua Umum GSBI, soal anggaran subsidi BBM yang mencapi 502,4 triliun dari APBN sebagaimana dijelaskan Presiden Jokowi dan 70 persen subsidi BMM dinikmati orang mampu (salah sasaran) yang dijadikan alasan kenaikan harga BBM, merupakan kebohongan besar dan tipu-tipu.
“Kesalahan pemerintah sendiri dalam mengelola dan bekerja, tapi rakyat yang harus menanggung beban deritanya,” katanya.
Menurut Rudi, bahwa angka 502,4 triliun anggaran subsidi BBM itu tidak ada di nomenklatur kompensasi BBM dalam Perpres 98/2022. Perpres ini memuat revisi atas Perpres Nomor .104/2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022.
“Dalam Perpres tersebut, tercantum perihal subsidi BBM hanya senilai Rp14,57 triliun. Hal ini sebagaimana dikatakan Anggota DPR RI dan para Ekonom. Maka yang mengatakan subsidi BBM membengkak hingga Rp502,4 triliun itu jelas tidak benar dan kebohongan,” ungkapnya.
Perlu diketahui bersama, katanya, bahwa yang menjadi masalah utama dalam soal tidak tercukupinya kebutuhan BBM dalam negeri serta tingginya harga BBM atau defisirnya anggaran subsidi adalah karena dominasi produksi dan pasar minyak yang dikuasai oleh kapitalis monopoli internasional “Imperialisme” di Indonesia.
Sehingga kata dia defisit anggaran yang tidak bisa dikendalikan sebagaimana dikemukakan Jokowi, terang menunjukkan rezim ini adalah rezim boneka dari kekuatan kapitalis monopoli dunia “imperialisme”, ketidakmampuan rezim Jokowi dalam melakukan perhitungan secara matematis sekalipun, selain untuk menipu dan membodohi rakyat.
“Apalagi statemen Presiden Jokowi yang tanpa rasa berdosa menyebutkan bahwa pengalokasian anggaran subsidi BBM “terlalu besar dan tidak efektif dan hanya pemborosan semata menunjukkan bahwa Jokowi telah secara terang-terangan melemparkan jauh kepentingan rakyat atas BBM dan berusaha menutupi kenyataan, bahwa hampir sebagin besar kebutuhan rakyat dalam penghidupan sosialnya kini terhubung erat dengan energy dan bahan bakar minyak,” tandasnya.
(Verry/parade.id)
