Jakarta (PARADE.ID)- Ketua Umum partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sore ini bertemu Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj. Dalam cuitannya, AHY mengatakan bahwa pertemuan dengan Said Aqil memiliki harapan akan banyak manfaat.
“Sore ini, saya bersama beberapa pengurus DPP PD, bertemu dengan Ketua Umum PBNU, Bapak Prof Dr KH Said Aqil Siradj, MA berserta jajaran. Insyaallah silaturahmi ini membawa banyak manfaat,” katanya, Kamis (25/6/2020), di akun Twitter-nya.
Dikutip Antara, AHY mengaku berbincang-bincang tentang berbagai hal, dari apa yang terjadi di dunia hari ini dan dampaknya terhadap Indonesia pada masa pandemi.
Partai Demokrat, kata dia, melihat berbagai tantangan ke depannya tidaklah mudah. Oleh karena itu, perlu solusi untuk mengatasinya dengan kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak.
“Kerja sama, kolaborasi semacam ini. Mudah-mudahan antara partai politik, civil society seperti NU yang terbesar saat ini juga dengan elemen bangsa lainnya kita bisa menjaga Indonesia kita, dan ini yang kita harapkan ke depan,” katanya.
Sebenarnya kegiatan silaturahmi tersebut, kata AHY, sudah direncanakan sejak lama. Namun, belum sempat diwujudkan.
AHY mengajak Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Demokrat Renville Antonio, Kepala Badan Pembinaan Jaringan Konstituen Zulfikar Hamonangan, serta Kepala Departemen Agama dan Sosial Munawar Fuad Noeh bersilaturahmi ke PBNU.
Mereka disambut oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj, Ketua PBNU Bidang Hukum Perundang-undangan Robikin Emhas, Wakil Sekretaris Jenderal Isfah Abidal Aziz, dan Sekretaris Lembaga Perekonomian NU Arif Marbun.
AHY sampai di Kantor PBNU sekitar pukul 15.00 WIB. Silaturahmi bersama unsur pimpinan Nahdlatul Ulama itu berlangsung tertutup sekitar satu setengah jam.
Sementara itu, Ketua PBNU Said Aqil Siradj menyebutkan beberapa hal yang dibincangkan bersama AHY, yakni seputar tema umum tentang kepentingan bangsa dari sisi sosial, pendidikan, kebangsaan, dan tantangan-tantangan yang akan dihadapi pada masa mendatang.
Hal itu, menurut dia, terutama tentang radikalisme, baik dari sisi kanan maupun kiri, semua pihak harus mempertahankan keselamatan keutuhan, kepribadian, dan jati diri bangsa.
“Ini kewajiban bersama tidak bisa hanya satu pihak, tetapi bersama-sama, baik dari pemerintah, partai politik, maupun kekuatan civil society, yang harus menjaga keutuhan keselamatan bangsa ini,” ujarnya.
(Robi/PARADE.ID)