Jakarta (parade.id)- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (Ketum DPP KNPI) Putri Khairunnisa mendukung rencana penghapusan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation Crude Palm Oil (DPO CPO).
Kendati begitu, ia berpesan kepada pemerintah, agar (tetap) berpihak kepada petani sawit.
“Penghapusan ini tidak hanya akan mendongkrak lesunya harga buah sawit segar. Namun sekaligus juga membuat Indonesia berpeluang keluar dari era gelap perindustrian kelapa sawit dari hulu hingga hilir yang selama ini mengunci perkembangnya,” kata dia, kepada media, Jumat (2/9/2022).
Lantas ia mendorong agar segera dieksekusi atau diterapkan. Jangan terlalu lama.
“Apa yang di tunggu? Saya sebagai pemuda yang berpikir maju, tentu mendukung langkah-langkah atau pikiran maju dari pemerintah. Tugas saya bakal terus menagih ini,” terangnya.
Dorongan Nisa, sapaan akrabnya, itu agar jangan sampai kebijakan yang stretegis untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia justru terhenti pada sekadar rencana semata.
Sebab, persoalan ekspor yang kurang progresif, distrisbusi yang tidak jalan maksimal, serta stok atau pasokan minyak goreng akan dapat teruarai jika peraturan lama mau dievaluasi oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Dukungan Nisa ini adalah merespons wacana, atau rencana, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan yang mempertimbangkan penghapusan DMO dan DPO CPO. Alasan rencana itu untuk mendongkrak harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang masih lesu.
Jika kebijakan ini diterapkan, tentunya akan berdampak pada industri kelapa sawit dari hulu hingga hilir, kata Zul.
(Rob/parade.id)
