Kendari (PARADE.ID)- Puluhan orang yang mengatasnamakan Konsorsium Mahasiswa Buton Utara dan Pemantau Investasi Sulawesi Tenggara (KMBUPI Sultra) melakukan unjuk rasa terkait kedatangan TKA China. Mereka melakukan unjuk rasa di dua tempat yang berbeda.
Pertama, di sekitar kampus UHO. Kedua, di kantor DPRD setempat.
Di sekitar kampus, salah satu pendemo melakukan orasi, dengan meminta DPRD Sultra untuk menunjukan hasil pengawasan dan pemeriksaan terkait regulasi masuknya TKA di Sultra.
“Meminta DPRD Sultra untuk menunjukan dokumen regulasi masuknya TKA di Sultra,” demikian informasi yang diterima redaksi parade.id, Selasa 7/7/2020).
Pendemo yang dikomandoi oleh Asjun ini, juga meminta DPRD Sultra untuk transparan terkait pengawasan penggunaan TKA dan tenaga kerja lokal di PT VDNI dan PT OSS sampai sejauh ini sesuai aturan UU yang berlaku.
Dari tempat pertama, para pendemo kemudian bergeser ke kantor DPRD. Tuntutan pendemo sama. Disampaikan. Kemudian direspon orang di DPRD. Namun yang merespon bukan dari Komisi tekait.
“Soal TKA bukan kewenangan kami, Komisi III, karena seharusnya adalah ranah komisi IV yang membidangi Pertambangan dan Energi. Dikarenakan Komisi IV lagi tidak ada di tempat sehingga saya sebagai anggota DPRD melaksanakan kewajiban untuk menerima aspirasi saudara-saudara sekalian,” demikian kata Abdul Salam Sadia, Anggota Komisi 3 DPRD.
Salam berjanji akan menyampaikan aspirasi yang disampaikan oleh pendemo jika kemudia ada Anggota Komisi IV.
Namun massa tak ingin melanjutkan diskusis. Massa ingin tetap bertemu dengan Anggota dari Komisi IV.
“Karena kami menginginkan hasil yang pasti dari Komisi IV. Kami akan meminta agar pihak Sekretariat DPRD untuk menjadwalkan diskusi langsung dengan Komisi IV yang membidangi terkait TKA,” kata pendemo.
(Reza/PARADE.ID)
