Jakarta (PARADE.ID)- Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Koalisi Mahasiswa Pulau Sumbawa hari ini, Senin (4/7/2022), melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Tuntutannya, meminta KPK menangkap serta mengadili Ketua DPRD dan Kadis PUPR Dompu, terkait dugaan adanya dana siluman sebesar Rp26 miliar pada APBD tahun anggaran 2022.
Massa meminta keduanya ditangkap karena diduga menjadi otak soal di atas.
Koordinator aksi Safrudin menjelaskan bahwa dugaan adanya dana siluman yang dialokasikan pada APBD tahun 2022, item belanja modal di SKPD lingkup Kabupaten Sompu tidak sesuai hasil klinis yang dilaksanakan oleh Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Dompu Provinsi NTB, yaitu dari unsur Bappeda & Litbang Kabupaten Dompu.
“Dugaan adanya dana siluman yang dialokasikan pada APBD Tahun 2022 pada item belanja modal ini baru diketahui pada salah satu SKPD, yaitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Dompu, Provinsi NTB dan belum terungkap lebih jauh pada SKPD lainnya,” kata dia.
“Dugaan adanya dana siluman terungkap sebagaimana hasil klinis oleh salah satu Anggota TAPD yang tidak mau menandatangani dokumen hasil klinis RKA SKPD, yang diketahui sebelum review dan setelah review RKA Dinas PUPR terjadi penambahan alokasi dana begitu besar tanpa dibahas di tingkat klinis,” sambungnya.
Safrudin pum dalam orasinya menilai kemesraan antara legislatif dan eksekutif merupakan penyakit dalam demokrasi, karena fungsi kontrol dari legislatif terhadap eksekutif akan berkurang dan rentan akan melakukan kejahatan secara bersama.
“Dan aksi ini akan kami lakukan secara kontinu,” katanya.
Lebih lanjut masa aksi meminta KPK segera membetuk Tim Khusus (Timsu) untuk menyelidik kasus dugaan adanya dana siluman yang melibatkan para pejabat yang ada di kabupaten Dompu. Sebab, kata dia, dugaan kuat kasus tersebut merupakan konspirasi jahat yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif.
(Irf/PARADE.ID)
