Denpasar (parade.id)- Gabungan organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional mendesak Pemerintah Jepang beserta lembaga pembiayaan publiknya membatalkan keterlibatan dalam pendanaan dan pembangunan PLTGU Celukan Bawang di Bali Utara. Desakan itu disampaikan melalui kampanye langsung dan penyerahan surat pernyataan bersama (joint statement) kepada Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar.
Koalisi juga meminta Jepang berhenti mempromosikan dan mendanai ekspansi bahan bakar fosil di Asia melalui skema Asia Zero Emission Community (AZEC) dan Partnership On Wide Energy and Resources Resilience (POWERR Asia). Menurut koalisi, pembangkit gas fosil hanya akan memperburuk krisis iklim yang dampaknya kian parah dan meluas.
“Mendesak Pemerintah Jepang agar membatalkan rencana keterlibatan dalam pendanaan dan pembangunan PLTGU Celukan Bawang di Bali Utara. Lebih jauh kami juga mendorong Pemerintah Jepang agar berhenti mempromosikan dan mendanai ekspansi bahan bakar fosil di kawasan Asia melalui skema AZEC dan POWERR Asia,” ujar Wahyu Widianto, Manajer Advokasi Rhizoma Indonesia.
Ancaman bagi biodiversitas dan nelayan
Pemantauan lapangan dan kajian koalisi terhadap rencana proyek menunjukkan sejumlah ancaman bagi perekonomian dan lingkungan wilayah pesisir, termasuk terumbu karang dan lumba-lumba di Bali Utara. Kajian tersebut juga menemukan akses informasi dan keterlibatan masyarakat yang minim.
Dosen Ilmu Kelautan Universitas Udayana, Mandhara Brasika, menyebut dampak proyek tidak hanya dirasakan masyarakat sekitar, tetapi juga biodiversitas kawasan. “Setidaknya 44 persen area penangkapan ikan akan berhimpitan langsung dengan jalur kapal. Selain itu, 18 titik lokasi pengamatan lumba-lumba akan menjadi kawasan dengan sensitivitas tinggi,” katanya.
Ia menambahkan, di beberapa lokasi polusi sonar ditemukan dapat melewati ambang gangguan perilaku mamalia laut hingga 170 dB. Kondisi itu, menurutnya, membuat lumba-lumba kehilangan arah dan stres. “Belum lagi kerusakan lain seperti pemutihan karang (coral bleaching),” ujarnya. Mandhara menilai Jepang, yang dikenal peduli lingkungan, semestinya menjadi contoh dalam mencegah kerusakan yang mengancam biodiversitas tersebut.
Empat tuntutan koalisi
Selain pembatalan pendanaan, koalisi menyampaikan sejumlah tuntutan:
- Membuka seluruh informasi proyek kepada publik, termasuk dokumen perjanjian, kajian dampak lingkungan dan sosial, serta skema pembiayaan, dalam bahasa dan format yang mudah diakses masyarakat terdampak.
- Menjamin keterlibatan yang bermakna dari masyarakat pesisir dan warga terdampak di Bali Utara sebelum keputusan apa pun diambil, termasuk hak untuk menolak.
- Melindungi ekosistem pesisir dan laut Bali Utara, termasuk terumbu karang dan lumba-lumba, dari ancaman pembangunan dan operasional pembangkit.
- Mengalihkan dukungan pendanaan ke energi terbarukan yang adil dan dikelola secara demokratis untuk mewujudkan Bali Mandiri Energi.
Indonesia Country Manager 350.org, Sisilia Nurmala Dewi, menilai kepemimpinan Jepang dalam agenda perubahan iklim global sedang diuji. “Kepemimpinan Jepang dalam agenda perubahan iklim global diuji dalam pelaksanaan transisi energi yang cepat dan berkeadilan. Pendanaan Jepang untuk proyek gas akan membuktikan sebaliknya,” tegasnya.
Menurut Sisilia, gas sebagai energi fosil tidak lebih dari distraksi atas solusi krisis yang sesungguhnya. “Solusinya adalah energi terbarukan serta perubahan sistem yang mendorong pemulihan ekosistem dan pada akhirnya perbaikan ekonomi serta kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Desakan koalisi merujuk pada penandatanganan perjanjian pengembangan bersama (joint development agreement) antara PT PLTG Celukan Bawang dan Electric Power Development Co., Ltd. (J-POWER) pada 2025 di bawah skema AZEC. Skema yang diinisiasi Jepang itu menjadi dasar rencana keterlibatan Jepang dalam proyek PLTGU di Bali Utara tersebut.
Surat pernyataan bersama yang diserahkan kepada Konsulat Jenderal Jepang berjudul Calling On Japan To End Any Finance For Gas Projects Under The AZEC Scheme In Celukan Bawang.







