Jakarta (parade.id)- Koalisi Ojol Nasional (KON) mengapresiasi wacana Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menaikkan tarif ojek online (ojol) hingga 15%. Kenaikan ini bertujuan meningkatkan pendapatan mitra pengemudi ojol.
Namun, Ketua Presidium KON, Andi Kristiyanto, menyatakan bahwa kenaikan tarif bukanlah solusi mendasar yang dibutuhkan para mitra pengemudi saat ini.
Menurut Andi, ada permasalahan yang jauh lebih krusial dan diinginkan sebagian besar mitra pengemudi ojol, yaitu adanya payung hukum yang jelas. Ia khawatir, wacana kenaikan tarif ini hanyalah upaya pengalihan Kemenhub untuk “meninabobokan” proses perumusan payung hukum bagi ojol.
“Jika ditanya apakah kenaikan tarif 15% akan berdampak bagi mitra driver ojol? Jawabnya pasti akan berdampak, namun itu pun plus dan minus,” ujar Andi dalam keterangannya kepada parade.id, Rabu (2/7/2025). Ia menjelaskan bahwa meskipun pendapatan mitra berpotensi meningkat, beban biaya konsumen juga akan naik, yang pada akhirnya dapat memengaruhi jumlah orderan yang diterima mitra ojol (hukum supply and demand).
Andi menambahkan, “Jadi siapa yang diuntungkan dari kenaikan tarif ini? Jawabnya, secara global tetap aplikator yang diuntungkan.”
Oleh karena itu, Andi menegaskan bahwa langkah paling bijak yang dapat dilakukan regulator saat ini adalah mendorong percepatan terbentuknya payung hukum bagi ojek online. Hal ini penting agar pekerjaan sebagai pengemudi ojol mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari negara.***
