Jumat, November 20, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Korupsi Politik

redaksi by redaksi
2020-11-21
in Hukum, Nasional
0
Korupsi Politik

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia, Ismail Marasabessy

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Pemerhati Hukum Indonesia, Ismail Marasabessy mengatakan bahwa Korupsi Politik adalah korupsi yang dilakukan melalui pelaksaan Pilpres, Pemilu, Pemilukada, atau melalui penerbitan Undang-Undang, Perppu, PP, Perpres, Kepres, Peraturan Menteri, Perda, dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota.

“Peraturan Perundang-undangan dibuat mengatasnamakan rakyat dengan slogan untuk kepentingan rakyat. Padahal, hakikatnya atau kandungannya peraturan tersebut adalah untuk kepentingan Para pejabat, Penyelenggara Negara, Parpol atau Golongan tertentu,” kata dia, melalui siaran persnya, Sabtu (21/11/2020) kepada parade.id.

Related posts

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17

Pada zaman Orde Lama (Soeharto), ia mencontohkan, kala itu politik dianggap sebagai kejahatan sehingga partai politik banyak dibubarkan, dileburkan menjadi satu.

“Guna kepentingan soeharto dan kroni-kroninya,” kata dia.

“Rupanya pada era reformasi  pola yang di mainkan oleh para penguasa saat ini tak beda jauh dengan apa yang pernah dilakukan pada zaman Orde Baru, yaitu pada masa Kepemimpinannya Soeharto,” sambungnya.

Pada zaman Orde Baru menurut Ismail, pola kepemimpinannya menggerakan seluruh instrument Pemerintah, digerakkan untuk menindas rakyat guna mengambil keuntungan politik.

“Tidak berbeda jauh, sekarang pun Pemerintah menggunakah teknik atau konsep yang sama dimana rakyat dijadikan tumbal politik dan menggunakan seluruh Instrument Pemerintah untuk menindas rakyat.”

Era Orde Baru dan era reformasi konsep atau straregi politik pun dinilai Ismail sama. Dimana Lembaga Legislatif dikuasai oleh pemerintah dan menjadi senjata ampuh untuk melakukan korupsi politik dengan cara mengesahkan semua UU.

“Untuk masyarakat marilah bangun kesadaran kita bahwa sekrang ini kita sementara di ninabobokan oleh kroni-kroni pemerintah yang di duga zalim. Bangunlah dan meminta kembali kedaulatan kita.”

(Robi/PARADE.ID)

Previous Post

Surat Utang Bunganya Semakin Mahal

Next Post

Sembuh Covid-19 Bertambah Jadi 3.403 Orang

Next Post

Sembuh Covid-19 Bertambah Jadi 3.403 Orang

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In