Caracas (PARADE.ID)- Sejumlah partai oposisi di Venezuela pada Minggu berjanji akan memboikot pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada 6 Desember, karena mereka yakin proses pemilihan rentan dicurangi oleh penguasa.
Menurut kubu oposisi, penyelenggaraan pemilihan legislatif merupakan upaya “berkolaborasi dengan strategi pemerintahan yang diktator”.
Langkah itu telah diperkirakan banyak pihak setelah pemerintah melakukan serangkaian intervensi terhadap Dewan Pemilihan Nasional (CNE) dan partai politik dari kubu oposisi. Tidak hanya tahun ini, partai dari kalangan oposisi juga memboikot hasil pemilu yang kembali memenangkan Maduro pada 2018, karena alasan sama.
Kubu oposisi menyebut Maduro sebagai perebut kekuasaan.
Namun, langkah itu justru membuat kalangan oposisi kehilangan kontrol di Dewan Nasional, sehingga membuat posisi Juan Guaido semakin sulit. Sejumlah negara mengakui Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah mengingat posisinya sebagai ketua kongres.
“Venezuela, negara yang akan menghadapi krisis kemanusiaan, juga jadi korban pemerintahan diktator yang opresif dan melanggar hukum. Rakyat berhak mengikuti pemilihan umum yang demokratis dan transparan,” kata 27 partai politik dari kalangan oposisi lewat pernyataan tertulis yang disiarkan laman Dewan Nasional.
Partai yang ikut dalam deklarasi boikot itu, di antaranya Partai Kehendak Rakyat — pengusung Guaido, Partai Keadilan Utama, Partai Aksi Demokratis, dan koalisi partai Era Baru atau yang dikenal dengan G4.
Kementerian Informasi Venezuela belum menanggapi pertanyaan terkait masalah tersebut. Maduro menyebut Guaido sebagai boneka Amerika Serikat yang hanya ingin melengserkan kekuasaan presiden lewat kudeta.
Maduro juga mengatakan aksi boikot itu dilakukan karena kubu oposisi tahu mereka akan kalah.
Keputusan sejumlah partai untuk boikot pemilu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menunjuk beberapa direktur CNE untuk mengawasi pemilihan umum. Namun, pejabat baru itu dinilai dekat dengan Maduro.
Mahkamah juga menunjuk beberapa politisi, yang dinilai diam-diam dekat dengan partai penguasa, untuk menduduki pucuk pimpinan koalisi G4.
Sejumlah politisi dari kalangan oposisi menyampaikan usulan agar masa jabatan anggota kongres saat ini diperpanjang. Masa jabatan mereka seharusnya berakhir pada Januari 2021.
(Antara/PARADE.ID)
