Jakarta (parade.id)- Lima kotak pandora yang diduga mengakibatkan kecurangan Pilpres 2024 diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI P Hasto Kristiyanto dalam diskusi dengan tema “Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024”, secara daring, Ahad (7/4/2024).
Pertama, dari lima kotak pandora yang diungkap Hasto adalah terkait supremasi hukum yang menjadi supremasi kekuasaan.
Dari hal itu, kata dia, mengakibatkan pemilu yang seharusnya merupakan cermin peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi ini, direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme.
“Ini sangat berbahaya. Buktinya kemarin muncul berita Mas Boby mau menjadi calon gubernur, Sekretaris Bu Iriana mau jadi Wali Kota Bogor. Ini adalah akibat dampak kotak pandora yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya,” kata Hasto.
Kedua, kata Hasto, yakni sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan. Hal tersebut, katanya, mematikan peran dari MK sebagai penjaga keadilan.
“Akibatnya ini mematikan peran dari MK sebagai guardian of democracy. Maka bisa dikatakan sebagai kotak pandora yang kedua ini sangat-sangat berbahaya,” katanya.
“Dimana lagi kita punya benteng konstitusi, benteng demokrasi, ketika oleh Anwar Usman ini dibuka, sehingga akhirnya sikap kenegarawanan menjadi sikap kekeluargaan. Ini nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi,” lanjutnya.
Ketiga dari kotak pandora itu yakni aparatur negara yang dianggapnya tidak netral selama proses Pemilu 2024 berjalan.
“Ada banyak intimidasi dari aparat negara yang diyakini merupakan perintah dari Presiden. Jika ini dibiarkan maka akan terjadi krisis karena bekerjanya hukum rimba tersebut,” terangnya.
Keempat, yakni penggunaan sumber daya negara.
Menurutnya ada tindakan memobilisasi sumber daya negara menjadi tidak tak terbatas yang diduga untuk menguntungkan salah satu paslon tertentu.
Kemudian yang kelima kata Hasto adalah KPU, Bawaslu, dan lembaga survei menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu, termasuk sirekap di dalamnya.
“Jadi sirekap itu instrumen legalitas yang dipakai. Itu muara dari lima kotak pandora,” imbuhnya.
(Abdul Razaq/parade.id)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
