Malang (PARADE.ID)- Pada Rabu (01/07/2020) sekitar 50 mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) melakukan aksi dengan memblokade perempatan Bank BCA Jalan Semeru, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Demo yang dilakukan tanpa ijin dari pihak aparat keamanan ini menuntut kemerdekaan Papua. Sekaligus memperingati pernyataan kemerdekaan West Papua yang diklaim pada 01 Juli 1971. Masa yang mulai merangsek sejak pukul 10.30 WIB, dan sempat dihadang oleh barisan Polwan (Polisi Wanita) berjilbab putih dan melantunkan dzikir.
Namun, demo yang baru berjalan sekitar 15 menit tersebut sempat terjadi kerusuhan dikarenakan massa terus memaksa maju. Alhasil beberapa Polwan harus ditandu akibat tidak tahan berdesak-desakan dengan pendemo. Kerusuhan tersebut akhirnya dapat dikendalikan kembali 10 menit kemudian. Jajaran anggota kepolisian yang berjaga akhirnya memilih mengamankan demo dengan duduk di depan massa.
Akhirnya demo berjalan kondusif sampai massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam demo tersebut, massa menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintahan Jokowi Ma’aruf Amin.
Mulai dari hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Menolak Otsus (Otonomi Khusus) Jilid 2. Membebaskan tahanan politik Papua tanpa syarat. Tarik militer organik dan non-organik di Papua. Mendesak PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) menerapkan hukum humaniter di Papua. Membuka akses jurnalis nasional maupun internasional. Membuka akses bantuan Intan Jaya dan Nduga.
Menutup Freeport dan semua perusahaan trans nasional di Papua. Mencabut Surat Keputusan (SK) Drop Out (DO) terhadap 4 mahasiswa Unkhair Ternate. Menghentikan aksi rasisme mahasiswa Papua. Dan membebaskan Jacob Skrzypski tanpa syarat.
Koordinator demo, Otken, mengatakan jika kriminalisasi aktivis Papua adalah bentuk diskriminasi hukum Indonesia. “Jika dulu Belanda mendiskriminasi Bumiputera, kini pemerintah Indonesia mendiskriminasi orang-orang Papua,” tegasnya saat dijumpai di lokasi demo.
Kapolresta Malang Kota, Kombespol Leonardus Simarmata menyamping kebanggaannya kepada anggotanya yang tidak terpancing selama aksi demo. “Walaupun tadi anggota dipancing dengan ucapan bahkan dengan sentuhan-sentuhan ke badan tadi, tidak ada terpancing sama sekali,” ungkapnya.
Leo menyampaikan juga kepada para mahasiswa asal Papua agar tidak terpancing emosinya juga. “Berharap kalau sudah diberikan ini nanti saling mengerti dan saling menghormati antara kita TNI/Polri dan teman-teman dari Papua,” pungkasnya.
(Kumparan/PARADE.ID)
Malang (PARADE.ID)- Pada Rabu (01/07/2020) sekitar 50 mahasiswa yang tergabung Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) melakukan aksi dengan memblokade perempatan Bank BCA Jalan Semeru, Kecamatan Klojen, Kota Malang.
Demo yang dilakukan tanpa ijin dari pihak aparat keamanan ini menuntut kemerdekaan Papua. Sekaligus memperingati pernyataan kemerdekaan West Papua yang diklaim pada 01 Juli 1971. Masa yang mulai merangsek sejak pukul 10.30 WIB, dan sempat dihadang oleh barisan Polwan (Polisi Wanita) berjilbab putih dan melantunkan dzikir.
Namun, demo yang baru berjalan sekitar 15 menit tersebut sempat terjadi kerusuhan dikarenakan massa terus memaksa maju. Alhasil beberapa Polwan harus ditandu akibat tidak tahan berdesak-desakan dengan pendemo. Kerusuhan tersebut akhirnya dapat dikendalikan kembali 10 menit kemudian. Jajaran anggota kepolisian yang berjaga akhirnya memilih mengamankan demo dengan duduk di depan massa.
Akhirnya demo berjalan kondusif sampai massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 14.00 WIB. Dalam demo tersebut, massa menyampaikan 11 tuntutan kepada pemerintahan Jokowi Ma’aruf Amin.
Mulai dari hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua. Menolak Otsus (Otonomi Khusus) Jilid 2. Membebaskan tahanan politik Papua tanpa syarat. Tarik militer organik dan non-organik di Papua. Mendesak PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) menerapkan hukum humaniter di Papua. Membuka akses jurnalis nasional maupun internasional. Membuka akses bantuan Intan Jaya dan Nduga.
Menutup Freeport dan semua perusahaan trans nasional di Papua. Mencabut Surat Keputusan (SK) Drop Out (DO) terhadap 4 mahasiswa Unkhair Ternate. Menghentikan aksi rasisme mahasiswa Papua. Dan membebaskan Jacob Skrzypski tanpa syarat.
Koordinator demo, Otken, mengatakan jika kriminalisasi aktivis Papua adalah bentuk diskriminasi hukum Indonesia. “Jika dulu Belanda mendiskriminasi Bumiputera, kini pemerintah Indonesia mendiskriminasi orang-orang Papua,” tegasnya saat dijumpai di lokasi demo.
Kapolresta Malang Kota, Kombespol Leonardus Simarmata menyamping kebanggaannya kepada anggotanya yang tidak terpancing selama aksi demo. “Walaupun tadi anggota dipancing dengan ucapan bahkan dengan sentuhan-sentuhan ke badan tadi, tidak ada terpancing sama sekali,” ungkapnya.
Leo menyampaikan juga kepada para mahasiswa asal Papua agar tidak terpancing emosinya juga. “Berharap kalau sudah diberikan ini nanti saling mengerti dan saling menghormati antara kita TNI/Polri dan teman-teman dari Papua,” pungkasnya.
(Kumparan/PARADE.ID)
