Jakarta (PARADE.ID)- Menkopolhukam Mahfud MD bercerita soal isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi terkait kinerja aparat penegak hukum dalam menindak pelaku penyebar hoaks.
Mahfud tak memungkiri banyaknya konten hoaks yang semakin marak di media sosial. Bahkan pemerintah hingga kementerian atau lembaga terkait kerap jadi sasaran hoaks.
“Pesan Pak Presiden itu jangan aparat itu jangan terlalu sensi. Ada apa-apa ditangkap, ada apa-apa diadili, orang mau webinar dilarang. Enggak usah, biarin aja kata Presiden,” ujar Mahfud saat menghadiri acara peluncuran indeks kerawanan Pilkada di Gedung Bawaslu RI, Selasa (23/6).
Tidak hanya itu, Jokowi juga menekankan aparat untuk tidak membuat pelarangan terhadap agenda apapun, meski bertujuan untuk menjelek-jelekkan pemerintah atau aparat.
Mahfud mengatakan, konsep restorative justice menjadi langkah paling tepat untuk diambil. Restorative justice merupakan tindakan melanggar hukum yang dilakukan justru untuk memperkuat hukum itu sendiri.
“Jadi membiarkan sesuatu (tindakan melanggar hukum) agar tidak gaduh. Hukum sebagai alat membangun harmoni. Sesuatu pelanggaran yang tidak terlalu meresahkan masyarakat, selesaikan baik-baik,” tuturnya.
“Sehingga saya bicara dalam konteks hoaks, seminar, orang kampanye, bicara diluruskan tetapi pakai pendekatan yang lebih manusiawi. Jangan terlalu sensi,” tutupnya.
(Kumparan/PARADE.ID)
