Jakarta (PARADE.ID)- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshiddiqie ikut menyoroti pemberhentian permanen dokter Terawan Agus Putranto sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Sebagai promotor sistem etika bernegara (system rule ethnics) yang melengkapi sistem of law, pemberhentian Terawan oleh IDI menurut Jimly akan menjadi landmark. Pasalnya, sebagian besar elit yang kenal dia pasti membela dan bisa melebar ke mana-mana.
Maka menurut Jimly, perlu solusi dialog untuk penataan terpadu sistem nasional etik jabatan publik beserta penegakannya.
“Pmbrhentian seperti ini lebih berat efeknya drpd snksi mati dlm hkm pidana karna derita akn trus trasa selama usia. Maka snksi pecat bgini msti akurat murni karna ‘kejahatan’ etis yg luar biasa thdp kepentingan umum, bukan sekedar karna admnistrasi & disiplin organisasi,” katanya, Senin (28/3/2022), di akun Twitter-nya.
Terawan diberhentikan sebagai anggota IDI adalah hasil rapat sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). Keputusan tersebut dibacakan dalam Muktamar ke-31 IDI di Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (25/3/2022).
“Memutuskan, menetapkan, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota IDI,” kata pimpinan Presidium Sidang Abdul Azis, di Jakarta, Minggu (28/3/2022), dikutip dari Antara.
Abdul Azis menyebutkan, pemberhentian dilakukan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, kata Abdul Azis.
Sebelumnya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh Safrizal Rahman mengatakan, rekomendasi pemberhentian Terawan dari keanggotaan IDI merupakan hasil evaluasi kinerja pengurus sebelumnya.
Rekomendasi pemberhentian dokter Terawan itu bukan produk baru saat muktamar di Aceh, tapi sudah lama itu dibahas pada saat muktamar lalu, kata Safrizal saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Sabtu (26/3/2022).
Safrizal menjelaskan, rekomendasi pemberhentian Terawan merupakan hasil rekomendasi pada saat muktamar di Samarinda tiga tahun lalu. Namun, pengurus PB IDI sebelumnya tidak mengeksekusi hasil rekomendasi tersebut.
Safrizal enggan menjelaskan pertimbangan MKEK merekomendasikan pemberhentian mantan menteri kesehatan itu dari anggota IDI secara permanen. Kalau mau kejelasannya terkait itu, silakan konfirmasi ke Ketua Umum PB IDI, ucapnya.
(Rob/PARADE.ID)
