Jakarta (parade.id)– Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan terkait permintaan pengolahan gas Blok Andaman oleh Pemerintah Aceh di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe masih dipertimbangkan dari sisi ekonominya.
“Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win (terkait permintaan Aceh). Kita ngak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi,” kata Bahlil Lahadalia di Banda Aceh, Sabtu (11/7/2026), dilansir Antara.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil Lahadalia kepada awak media dalam konferensi pers usai prosesi pelantikan pengurus DPD I Partai Golkar Aceh di Banda Aceh.
Dirinya menjelaskan pengelolaan gas ini bermuara pada bisnis. Artinya, selama perhitungan ekonominya masuk, maka permintaan Aceh (di KEK Arun) dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika perhitungan ekonominya agak berat, mungkin sulit untuk dipaksakan.
“Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu, ya,” ujarnya.
Seperti diketahui, Mubadala Energy telah menemukan cadangan gas di lepas pantai (offshore) Blok Andaman. Kemudian, untuk target produksi Mubadala Energy pada tahapan awal ini sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).
Terkait temuan gas ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem telah menyurati Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri ESDM mengenai pengelolaan temuan minyak dan gas (migas) di Lapangan Tangkulo South Andaman oleh Mubadala Energy tersebut.
Adapun permintaan Aceh yakni gas tersebut tidak dilakukan melalui skema FPSO (Floating production, storage, and offloading) atau pengolahan di laut lepas (offshore). Melainkan, secara onshore receiving facility (ORF) di darat yaitu KEK Arun Lhokseumawe.
Kemudian, juga meminta pengalokasian gas Mubadala tersebut bisa dipakai untuk industri di Aceh. Serta, permintaan penundaan sementara Plan of Development (PoD) atau dokumen perencanaannya.
Bahlil menjelaskan temuan gas oleh Mubadala tersebut berada di atas 12 mil laut. Kemudian, jika dibangun pipa gasnya, maka membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Akhirnya, membuat harga gas sampai 10 dolar AS per MMBTU (satuan mengukur kandungan gas).
“Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU,” ujarnya.
Bahlil menuturkan, target produksi gas Mubadala pada tahap awal ini direncanakan sekitar 300 MMSCFD (million standard cubic feet per day atau juta standar kaki kubik per hari).
Sebagian dari rencana produksi tersebut, kata dia, bakal distribusi sebagiannya untuk PLN, dan kepada industri di Aceh yaitu Pupuk Iskandar Muda PIM).
“Karena Pupuk Iskandar Muda sekarang bahan bakunya itu sebagian kita pakai LNG. Kita ambil dari Papua, Sulawesi, Kalimantan. Nah, sebagiannya ini yang kita akan dorong untuk memanfaatkan dari Blok Andaman,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemegang konsesi blok Andaman adalah Mubadala Energy. Maka dari itu, pemerintah harus menjamin tentang bagaimana keberlanjutan, dan juga berdampaknya terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. “Itu yang paling penting. Dan itu kan ada bagi hasilnya juga. Gitu kira-kira ya,” demikian Bahlil Lahadalia.*
