GMKI Desak Investigasi Independen Penembakan Warga Sipil Intan Jaya

Jakarta (parade.id)- Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) Masa Bakti 2025–2027 mendesak pemerintah segera membentuk investigasi independen atas rangkaian peristiwa penembakan yang menyebabkan jatuhnya korban warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, Senin (13/07/2026).

PP GMKI menilai peristiwa tersebut bukan insiden biasa, melainkan persoalan serius yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia, keselamatan warga sipil, serta akuntabilitas penggunaan kekuatan oleh aparat negara.

Related posts

Mengapa Firli Bahuri Belum Ditangkap?

2026-07-27

Keluarga Abu Tgk Bataqiah Laporkan Staf Bupati ke Polisi

2026-07-17

“Negara tidak boleh membiarkan setiap dugaan pelanggaran terhadap hak hidup berlalu tanpa proses hukum yang jelas. Kebenaran harus diungkap, keadilan harus ditegakkan, dan setiap pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” demikian pernyataan resmi PP GMKI.

Organisasi tersebut mengingatkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai instrumen hukum nasional mengenai hak asasi manusia. Karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil wajib diusut secara profesional, transparan, independen, dan akuntabel.

Menurut PP GMKI, investigasi independen menjadi langkah penting untuk mengungkap fakta secara objektif, memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga korban, sekaligus mencegah terulangnya peristiwa serupa. Penegakan hukum yang transparan dinilai menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Selain mendesak investigasi, PP GMKI juga meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengerahan kekuatan militer di wilayah konflik yang berpotensi menimbulkan korban warga sipil. Dalam pernyataannya, PP GMKI mengingatkan bahwa Hukum Humaniter Internasional (International Humanitarian Law/IHL) mewajibkan perlindungan terhadap warga sipil dalam setiap situasi konflik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa yang melarang tindakan kekerasan, penyanderaan, maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

PP GMKI menilai penyelesaian persoalan Papua tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan keamanan. Pemerintah perlu mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan warga sipil, supremasi hukum, akuntabilitas penggunaan kekuatan, serta membuka ruang dialog yang inklusif dan berkeadilan. Sikap ini, menurut PP GMKI, sejalan dengan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mendorong penyelesaian persoalan Papua melalui pendekatan kemanusiaan.

Dalam pernyataan resminya, PP GMKI menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pemerintah:

1. Mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mendorong pelaksanaan investigasi independen, transparan, dan akuntabel guna mengungkap fakta atas peristiwa meninggalnya warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
2. Mendorong Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia meminta penghentian sementara operasi militer di wilayah sipil dan kawasan pengungsian demi menjamin keselamatan masyarakat serta mencegah bertambahnya korban sipil.
3. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur penggunaan kekuatan di wilayah konflik agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan Hukum Humaniter Internasional.

PP GMKI menegaskan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan fondasi utama negara hukum yang demokratis. Pengungkapan fakta secara objektif, penegakan hukum yang adil, perlindungan warga sipil, serta penyelesaian konflik melalui pendekatan kemanusiaan dinilai menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan perdamaian yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua.*