Jakarta (PARADE.ID)- Politisi PKS Mardani Ali Sera menyoal penggunaan APBN untuk proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, yang sebelumnya diakui tidak akan menggunakannya.
Menurut dia, yang pada akhirnya menggunakan APBN adalah kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN. Dimana dari awal sudah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN.
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
“Tidak hati2 dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya,” kata dia, Selasa (12/10/2021).
Menurut Mardani, penggunaan APBN ini tentu ada kekhawatiran bahwa proyek akan membebani pemerintah. Belum lagi perkiraan minat serta keterisian pengguna terhadap proyek ini bisa saja berubah di masa pandemi Covid-19.
“Jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Apalagi, dalam catatannya, protek ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015. Misa imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh.
“Covid 19,krisis yg tdk pernah dihadapi sblmnya oleh negara mana pun menuntut kita utk memastikan uang negara bs dipakai semaksimal mungkin utk mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yg ditimbulkan. Terutama seperti negara kita yg memiliki kemampuan fiskal terbatas.”
Mardani mengaku amat menyayangkam bahwa anggaran penyertaan modal negara justru menyimpang dari rumus tersebut. Imbas kebijakan yang cenderung mengutamakan kepentingan politik praktis daripada perhitungan bisnis yang transparan dan komprehensif.
Pasalnya, kata dia, kita sama-sama tahu bahwa kondisi keuangan negara saat ini tengah menemui ujian besar. Besar sekali defisit anggaran untuk penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir.
“Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang,” kata Ketu DPP PKS tersebut.
(Sur/PARADE.ID)
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-350x250.jpeg)
