Jakarta (parade.id)- Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang resmi diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 dan menyasar 19,47 juta orang penerima manfaat ditahun 2025.
Anggaran yang telah digunakan sampai dengan tanggal 12 Maret 2025, program MBG telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar dari APBN.
Dengan target anggaran yang sebelumnya Rp 71 triliun APBN 2025 dengan rincian Rp 63,356 triliun untuk pemenuhan gizi nasional dan Rp 7,433 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen namun Menkeu sampaikan akan naik menjadi Rp 171 triliun.
Direktur Central Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai program MBG ini penting untuk peningkatan pertumbuhan anak Indonesia dan menekan angka stunting. Dimana menurut data dari Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia masih tinggi, dengan target pemerintah menurunkannya di bawah 14% pada tahun 2024.
“Generasi muda kita ini harus dikasih asupan gizi, supaya menghadapi tantangan global kedepan, kalau gak siap dari sekarang kita kalah. Main sepak bola aja kita kalah, 11 orang aja gak ke urus gimana urus 200 juta penduduk Indonesia. Berarti ada yang salah makan dan asupan gizi pada waktu sebelumnya,” ujar Uchok saat dialog virtual pada Sabtu 22 Maret 2025.
Lanjut Uchok bicara aturan dan regulasi program unggulan Presiden RI Prabowo Subianto ini sudah memiliki landasan hukum yang kuat dimana aturan tersebut telah ditetapkan sebelum Prabowo menjabat sebagai presiden.
“Implementasi ini baru dikuatkan dimasa awal pemerintahan Presiden Prabowo, artinya ini menjadi PR Pemerintah sebelumnya dan Pemerintah saat ini harus kerja keras berjibaku program ini harus terlaksana sampai dengan 2029 dengan estimasi anggaran Rp 298,4 triliun untuk 82,9 juta orang penerima MBG untuk tahun 2025 saja. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa program MBG seakan menjadi beban pemerintahan Prabowo,” lanjut Uchok.
CBA juga sebelumnya pernah menghitung untuk anggaran MBG ini , untuk terlaksana itu sekitar Rp 750 miliar per hari , dan itu dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia.
“Jika melihat sekarang sampai dengan tiga bulan berjalan anggaran baru di anggarkan sekitar Rp 171 triliun dengan tambahan Rp 100 triliun baru-baru ini. Artinya ada kendala disitu , dan fiskal kita saat ini sempit jadi multiplier efek dari program MBG ini tersendat, dan Rp 7,433 triliun digunakan untuk program dukungan manajemen ini menurut saya tidak jalan,” jelasnya.
CBA juga menyarankan Pemerintah libatkan pihak swasta untuk bantu anggaran MBG ini, dan dibuatkan payung hukumnya dan tidak bersifat wajib tapi nanti akan menjadi multiplier efek hingga meningkatkan daya beli dan perputaran serta swasembada pangan bisa terwujud.
“Pemerintah bisa minta pihak swasta gunakan dana CSR untuk bantuk pemenuhan program MBG ini, atau bisa melalui APBD dan itu kan penyaluran sampai ketingkat desa, bisa gunakan dana desa juga, daripada dana desa dikorupsi atau dipakai kepentingan pribadi,” ucap Uchok.
Diantara kendala lain adalah mekanisme pendistribusian, kemudian pengawasan Keamanan Pangan. Tim Pengawas Keamanan Pangan perlu dibentuk untuk memastikan program berjalan lancar dan memberikan manfaat dan memastikan kualitas nutrisi makanan yang didistribusikan.
“Peran TNI dan Polri bisa dikolaborasikan, karena bicara distribusi dan pengawasan dari kedua institusi ini punya jaringan bagus hingga tingkat RW, jadi penerima manfaat gizi gratis ini tepat sasaran dan tidak ada yang disalahgunakan,” lanjut Uchok.
Komitmen Polri dalam Mendukung Swasembada Pangan
Demi mendukung program MBG ini ,Polri meluncurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pejaten pada Senin 17 Maret 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan SPPG Polri Pejaten ini juga menjadi salah satu bentuk percepatan dalam pemenuhan gizi anak melalui program Makan Gizi Gratis dengan target 542 SPPG bahkan diharapkan bisa lebih dari 1000.
“Untuk awal ini kita melaksanakan 4 SPPG di tingkat mabes dan 16 tingkat polda (prioritas). Tentu hal ini akan terus dikembangkan pada bulan Mei dan seterusnya. Kita juga menyiapkan hidroponik untuk mendukung supply untuk memenuhi kebutuhan bahan baku,” ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Di tempat terpisah, Direktur Ekonomi Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri Brigjen. Pol. Ratno Kuncoro mengambil langkah proaktif dengan menyerap aspirasi dari para pengamat keuangan publik di Indonesia.
Langkah ini dilakukan untuk mendengarkan secara langsung tantangan dan kebutuhan yang dihadapi dalam mengatasi masalah stunting, gizi buruk, dan ketimpangan akses pangan bergizi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Dalam pertemuan yang digelar baru-baru ini, pengamat keuangan publik dan juga sebagai Direktur Center For Budget Analysis) berbagi pandangan mengenai berbagai isu terkait program MBG, mulai dari anggaran, infrastruktur, kualitas makanan, tata kelola dan sosialisasi program MBG.
Kuncoro menyampaikan hasil dari dialog ini akan ditindaklanjuti secara serius sebagai upaya peningkatan gizi terhadap anak-anak di Indonesia sesuai dengan arah dan tujuan Presiden Prabowo.
“Penyerapan aspirasi ini merupakan bagian dari komitmen Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui perbaikan gizi masyarakat melalui program pangan sehat, terutama bagi ibu hamil, balita, dan anak sekolah, sekaligus memastikan stabilitas keamanan yang menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi,” ujarnya.
Kuncoro menyebut langkah tindak lanjut ini juga akan sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto pada saat sidang Paripurna Persiapan Idul Fitri yang mengatakan jaga ketahanan pangan dan stabilitas harga sembako dan bantu optimalkan program makan bergizi gratis yang saat ini secara bertahap sudah mencapai 2 juta penerima manfaat, Saat ini jajaran kabinet bekerja penuh dedikasi tidak terjebak perbedaan kepentingan. Kritikan dari siapapun terhadap kinerja Pemerintah diterima dengan besar hati, banyak sekali kebijakan dan terobosan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih yang pro rakyat.
Tugas Direktorat Ekonomi Baintelkam Polri tidak hanya mengawal dan mengamankan namun juga dapat meningkatkan kerjasama dengan Pemda dan Kementerian Lembaga terkait, untuk mensosialisasikan program pemerintah tersebut khususnya terkait dalam meningkatkan gizi masyarakat melalui swasembada pangan.*
