Jakarta (PARADE.ID)- China meminta Indonesia menghentikan kegiatan pengeboran minyak di lepas pantai Laut Natuna Utara. Permintaan itu dinyatakan dalam nota diplomatik. Beijing mengklaim Laut Natuna Utara bagian dari wilayah perairan tradisionalnya sebagaimana ditentukan dalam batas sembilan garis putus-putus (nine dash line).
Merespon klaim China atas Laut Natuna, Wakil Ketua MPR, Syariefuddin Hasan segera meminta pemerintah mengerahkan kekuatan militer penuh untuk menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara.
Hasan mengatakan, bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China. “Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” kata Hasan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (5/12/2021).
Indonesia tunduk pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menetapkan ujung selatan Laut China Selatan merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Pemerintah Indonesia pada 2017 menamakan perairan itu Laut Natuna Utara.
Dalam beberapa tahun terakhir, China kian agresif dan itu tak boleh dibiarkan. Ia pun meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China.
Bagi Hasan, klaim sepihak China bersumber pada sesuatu yang imajinatif dan tidak berdasar. Namun, itu justru berbahaya karena klaim itu dapat melebar dan menyasar ke wilayah-wilayah lainnya.
Hasan menegaskan, Indonesia tidak perlu takut bertindak menolak keras klaim China, meskipun negara itu adalah salah satu mitra dagang terbesar.
“Jangan lupa posisi Indonesia sangat penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas. Indonesia adalah pasar yang besar bagi China. Jadi, tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas ini,”tandasnya.
(Hug/PARADE.ID)
