Jakarta (parade.id)- Aksi Orang Muda Pulihkan Indonesia menegaskan bahwa bencana ekologis yang terus berulang di berbagai wilayah merupakan persoalan keadilan ekologis sekaligus tanggung jawab negara. Melalui aksi tersebut, orang muda menyampaikan lima tuntutan, mulai dari pemulihan ekosistem esensial hingga keterbukaan informasi publik tentang risiko dan kerusakan lingkungan.
Lima tuntutan yang disampaikan adalah:
- Pemulihan fungsi ekosistem esensial.
- Penegakan hukum terhadap korporasi penyebab bencana ekologis.
- Perlindungan ruang hidup dan penghidupan rakyat.
- Pengakuan atas pengetahuan lokal sebagai bagian dari upaya membaca risiko bencana ekologis.
- Keterbukaan informasi publik terkait risiko, sumber risiko, dan kerusakan ekologis.
Koordinator Lapangan aksi, Hadi Lubis, menilai bencana yang terus berulang mencerminkan buruknya tata kelola lingkungan dan lemahnya tanggung jawab negara. “Bencana ekologis yang terus berulang adalah cerminan buruknya tata kelola lingkungan dan lemahnya tanggung jawab negara. Rakyat terus menjadi korban, sementara kerusakan ekosistem dan aktivitas korporasi yang merusak lingkungan masih terus berlangsung,” ujarnya.
Menurut Hadi, negara tidak boleh hanya hadir ketika bencana terjadi. “Kami menegaskan bahwa negara tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi harus bertanggung jawab dalam mencegah kerusakan, memulihkan ekosistem, menindak korporasi perusak lingkungan, dan melindungi ruang hidup rakyat,” katanya. Ia menambahkan, “Orang muda tidak akan tinggal diam melihat masa depan Indonesia terus dikorbankan oleh eksploitasi alam. Kami menuntut keadilan ekologis dan tanggung jawab nyata dari negara.”
Dalam pernyataannya, massa aksi menilai kehadiran negara selama ini masih kerap terbatas pada respons darurat setelah bencana terjadi. Upaya pencegahan, pengawasan terhadap aktivitas perusak lingkungan, penegakan hukum terhadap korporasi penyebab kerusakan, serta pemulihan ekosistem dinilai belum dijalankan secara serius dan menyeluruh. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat juga disebut kerap diabaikan, sementara keterbukaan informasi mengenai risiko lingkungan, sumber ancaman, dan aktivitas korporasi dinilai belum memadai.
Orang muda menegaskan bahwa pemulihan tidak cukup dimaknai sebagai pembangunan kembali infrastruktur yang rusak setelah bencana. Pemulihan harus menyentuh akar persoalan, memperbaiki hubungan manusia dan alam, melindungi ekosistem esensial, menghentikan eksploitasi yang merusak, serta memastikan penegakan hukum dan perlindungan ruang hidup rakyat. Mereka juga menekankan bahwa bencana ekologis tidak boleh terus dianggap sebagai peristiwa alam yang datang tanpa sebab dan tanpa pihak yang bertanggung jawab.
Aksi ini juga membawa pesan keadilan antargenerasi. Kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan krisis iklim disebut sebagai beban ekologis yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Generasi hari ini dinilai tidak semestinya menghabiskan dan merusak sumber daya alam demi kepentingan sesaat, karena setiap generasi memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik, sehat, dan berkelanjutan.
Latar belakang aksi ini adalah rangkaian bencana ekologis yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, pencemaran sungai, krisis air bersih, hingga kerusakan ekosistem pesisir. Massa aksi menilai berbagai bencana itu tidak lepas dari persoalan struktural, yakni kerusakan ekosistem, eksploitasi sumber daya alam, alih fungsi lahan, dan kebijakan pembangunan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hutan terus dibuka, lahan dialihfungsikan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dieksploitasi, sementara sungai dan sumber air tercemar. Dalam situasi itu, rakyat menjadi pihak yang paling menanggung dampak, mulai dari hilangnya tempat tinggal, sumber penghidupan, dan akses terhadap sumber daya alam, hingga rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
