Jumat, November 20, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Teknologi

Pakar: Idealnya Lembaga Pengawas Data Pribadi Terpisah dari Kominfo

redaksi by redaksi
2020-12-01
in Teknologi
0
Trojan Wroba Kini Targetkan Pengguna Ponsel Cerdas di Amerika
0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Badan atau lembaga pengawas (Data Protection Authority/DPA) yang diamanatkan dalam RUU Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) idealnya terpisah dari Kementerian Kominfo RI.

“Kan yang diatur di dalamnya adalah pemerintah dan bisnis, sepertinya tidak appropriate kalau kominfo sebagai lembaga yang mengawasi dirinya sendiri,” kata Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Sinta Dewi Rosadi, saat dihubungi Cyberthreat.id, Selasa (1 Desember 2020).

Related posts

Visi Misi dan Program Kerja Cawapres Gibran pada Debat Keempat Pemilu 2024

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mengundurkan Diri sebagai Wakil Presiden

2026-11-12
Visi Misi Lengkap Gibran pada Debat Cawapres Pemilu Tahun 2024

Gibran Rakabuming Raka Mundur sebagai Wapres, Serahkan Surat ke Prabowo

2026-11-11

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengatakan bahwa badan pengawas (DPA) diusulkan berada di bawah Kominfo.

Sinta mengatakan berbeda halnya dengan yang diterapkan di Malaysia dan Singapura, di mana peraturan perundang-undangannya hanya mengatur dunia bisnis/swasta semata.

Ia menyadari bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo sekarang punya komitmen tidak ingin memiliki terlalu banyak lembaga, tetapi itu tidak bisa dipukul rata. Menurut dia, lembaga pengawas ini diperlukan karena mereka bakal memiliki tugas yang banyak.

“Mengawasi, menerima keluhan, menerima pengaduan, menyelesaikan sengketa, juga jangan lupa kalau di dalam UU kan ada transfer data dengan negara lain, itu kan harus melakukan negosiasi, melakukan kolaborasi antarnegara,” ujar dia.

Lembaga pengawas yang independen, kata Sinta, diperlukan karena ada komitmen-komitmen internasional yang mewajibkan sebuah negara memiliki Independent Regulatory Body (IRB).

“Jadi, jangan lupa ada kebutuhan nasional, dan ada juga komitmen internasional, yang mau tidak mau, suka tidak suka, ya itulah yang berlaku seperti itu,”

Mumpung sekarang sedang dalam pembahasan, katanya, sebaiknya memang harus dibuat lembaga tersendiri, jangan dibuat di bawah pemerintah.

(Cyberthreat.id/PARADE.ID)

Previous Post

Elemen Masyarakat Tolak Habib Rizieq Datang ke Sulsel

Next Post

Komandan Korem 132/Tadulako Optimis Pasukan Khusus TNI Tumpas MIT Poso

Next Post
Komandan Korem 132/Tadulako Optimis Pasukan Khusus TNI Tumpas MIT Poso

Komandan Korem 132/Tadulako Optimis Pasukan Khusus TNI Tumpas MIT Poso

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

WALHI Curigai Wacana Pindah Badak Jawa terkait Tambang Emas

2026-11-18
Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Setahun Bencana Ekologis Aceh, Koalisi Desak Status Bencana Nasional

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In