Jakarta (PARADE.ID)- Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyampaikan, meminta kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menyetop pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Ia mengajak lebih baik kita fokus pada penyelesaian ekonomi yang relatif mulai bangkit setelah post-covid.
“Pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja bisa dipastikan terjadi penolakan besar-besaran dari masyarakat termasuk buruh dan akan terjadi aks besar-besaran di seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu Partai Buruh meminta kepada seluruh fraksi partai politik di DPR dan Pimpinannya, setop pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja,” pinta dia, Kamis (17/3/2022), secara virtual.
Andai Omnibus Law UU Cipta Kerja tetap dibahas, maka kata Iqbal, bisa dipastikan akan terjadi setop produksi mogok nasional sesuai konstitusi UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Menyampaikan Pendapat. Dimana akan ada jutaan buruh keluar dari pabrik, setop produksi, berada di lingkungan pabrik melakukan aksi unjuk rasa mogok nasional dan Partai Buruh akan bersama organ serikat buruh lainnya.
Hal lain yang akan Partai Buruh lakukan begitu UU Revisi Pembentukan Peratura Perundang-Undangan (UU P3) disahkan revisinya oleg DPR, pada saat satu hari kemudian Partai Buruh langsung menajukam judival review (JR) di MK.
Sebab menurut Iqbal, revisi UU P3 lebih kepada akal-akalan hukum, bukan karena kebutuhan hukum sebagai negara hukum. Apa yang dimaksud dengan akal-akalan hukum, karena revisi UU P3 hanya memuat satu pasal yang menyatakan Omnibus Law menjadi bagian dari proses pembentukan UU secara legal.
“Ini berbahaya sekali. Hanya demi Omnibus Law UU Cipta Kerja, UU P3 direvisi. Ini akal-akalan hukum, namanya. Dan Omnibus Law akan kami JR-kan kembali, baik meteriel maupun formil terhadap isi UU Cipta Kerja,” pungkasnya.
(Rob/PARADE.ID)
