Jakarta (PARADE.ID)- Partai Buruh dan organ buruh lainnya meminta pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga—turunkan harga-harga bahan pokok. Bilamana pemerintah tidak bisa menstabilkan harga-harga, apalagi menjelang Ramadan dan Idulfitri, dalam waktu dekat Partai Buruh bersama organ serikat buruh akan melakukan aksi di seluruh Indonesia, dengan satu tuntutan: turunkan harga bahan pokok.
“Kami menyoroti adalah tentang melambungnya harga minyak goreng. Sekarang berubah lagi, yang tadinya harga HET, sekarang kembali diumumkan dua kali lipat harganya yaitu Rp23.900/liter. Ini ada apa?” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, Kamis (17/3/2022), secara virtual.
Iqbal mengatakan bahwa Partai Buruh juga menolak keras cara-cara Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan dalam mengelola minyak goreng. Dimana 78 juta ton/tahun kebutuhan minyak sawit di dunia, setengah lebih yaitu 48 juta ton/tahun adalah diproduksi di Indonesia.
Padahal Indonesia nomor 1 penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sebagai bahan dasar minyak goreng.
“Kami, Partai Buruh mengutuk keras Menko Perekonomian dan Menteri Perdagangan yang tidak bisa mengendalikan negeri ini sebagai penghasil CPO terbesar di dunia tetapi minyak goreng langka dan mahal. Nilai 23.900/liter sangat memberatkan konstituen Partai Buruh,” ungkap Iqbal.
“Buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, pedagang kaki lima, miskin desa, miskin kota, para pengangguran, orang-orang miskin, sangat terbebani dengan harga minyak goreng 1 liter sebesar Rp23.900. Bahkan susah, langka, dan mengantre seperti pengemis,” sambungnya.
Partai Buruh juga mengutuk keras Menteri Perdagangan yang mengakui telah terjadi kebocoran 490 juta liter minyak goreng yang harganya disubsidi oleh negara republik Indonesia diekspor di tengah rakyat menjerit dengan kelangkaan dan harga yang mahal. Bahkan seperti pengemis rakyat dibuat mengantre.
“Ini jahat sekali. Menteri Perdagangan harus bertanggung jawab mengkondisikan rakyat seperti pengemis,” pintanya.
Evaluasi/berhentikan Mendag Lutfi
Partai Buruh bersama organ serikat buruh, petani, nelayan, dsb, kata Iqbal pun meminta Presiden Jokowi memecat/memberhentikan Menteri Perdagangan. Sebab telah gagal menjadi Menteri Perdagangan.
Mendag telah dalam ketersediaan (minyak goreng), gagal dalam menjaga stabilitas harga, gagal terhadap kebocoran 490 juta liter minyak goreng subsidi diekspor ke negara lain, dan gagal menjadi pembantu Presiden dalam mengamankan ketersediaan pangan.
Sudah berulang kali, bahkan sudah menyakiti rakyat Menteri Perdagangan ini yaitu mengatakan rakyat menimbun. Padahal dijual, diekspor.
“Partai Buruh meminta, dan segala hormat pada Presiden untuk memberhentikan dan mengganti Menteri Perdagangan yang telah gagal dan menyakiti hati rakyat,” jelasnya.
Oleh karena itu dalam waktu dekat kata dia akan ada pengorganisirin ribuan konstituen Partai Buruh dan serikat buruh, tani, aksi di seluruh Indonesia menuntut turunkan harga-harga bahan pokok, khusus turunkan harga minyak goreng dan jaga ketersediannya.
“Begitu pula Menko Perekonomian telah gagal untuk mengendalikan harga-harga, gagal karena telah membuat kegaduhan program JHT, gagal dalam kegaduhan membahas Omnibus Law,” kata dia.
Di sisi lain, Partai Buruh mengapresiasi kerja Polri yang bersungguh-sungguh menjaga ketersediaan minyak goreng dan memberikan hukuman kepada para penimbun.
“Tapi Menteri Perdagangan telah gagal dan menyakiti hati rakyat. Layak untuk diberhentikan, dipecat, dan digantikan oleh orang lain,” tandasnya.
(Rob/PARADE.ID)
