Rabu, November 18, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

PB HMI Nilai Upaya Tim Kuasa Hukum Novel Bernuansa Politis

redaksi by redaksi
2020-07-10
in Hukum, Nasional, Politik
0

Foto: logo HMI, dok. kabar.news

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Wasekjen PB HMI, M Rizal Berhed tampak menyayangkan respon kuasa hukum Novel Baswedan terkait keberatannya atas kasus penyiraman air keras.  Menurut Rizal, apa yang sudah berjalan telah sesuai dengan profesionalitas aparat penegak hukum.

“Karena kami, PB HMI melihat Divisi Hukum Mabes Polri sudah menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2017,” keterangannya, yang diterima redaksi parade.id, Jumat (10/7/2020).

Related posts

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17

Dalam Perkap itu, lanjut Rizal, telah dijelaskan bahwa setiap anggota Polri dapat memperoleh bantuan hukum dari divisi hukum Polri.

“Kami melihat upaya kuasa hukum Novel Baswedan dengan melaporkan Kadivkum Mabes Polri ke Ombudsman dan Propam Mabes polri adalah sangat bernuansa politis dan dipaksakan,” tambahnya.

Seharusnya, kata Rizal, Tim Kuasa Hukum Novel melaporkan Jaksa penuntut umum (jpu) dan fokus untuk melakukan upaya pembelaan terhadap korban atas tuntutan jaksa tersebut, bukan sebaliknya menggiring opini seakan akan divisi hukum yang salah/tidak profesional.

Kalaupun ada yang janggal dalam proses persidangan dan tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa, ia menyarankan agar Tim Kuasa Hukum korban mempertanyakan hal tersebut kepada jaksa agung atau KY, bukan menyerang sesama kuasa hukum.

“Karena jelas yang menuntut dan menghukum adalah Jaksa dan Hakim bukan kuasa Hukum terdakwa ataupun korban,” kata dia lagi.

Dalam perkara ini, PB HMI mengaku sebenarnya sangat prihatin apa yang dirasakan oleh korban Novel. “Namun kami berharap bahwa tim kuasa hukum korban harus bekerja secara profesional sesuai aturan hukum yang berlaku dan mari kita percayakan proses ini kepada hakim bukan membangun opini politis ke masyarakat,” tutupnya.

(Lendi/PARADE.ID)

Tags: #HMI#Hukum#Nasionalpolitik
Previous Post

Citrix Ungkap Bug yang Bisa Sebabkan Injeksi Kode

Next Post

APJII Keberatan dengan Pasal 49 di RUU PDP terkait Kedaulatan Data

Next Post

APJII Keberatan dengan Pasal 49 di RUU PDP terkait Kedaulatan Data

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

Label Halal Paling Berpengaruh pada Daging dan Makanan Olahan

2026-11-17
Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

Koalisi Sipil Desak Jepang Batalkan Pendanaan PLTGU Celukan Bawang

2026-11-17
Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

Federasi SBGTS-GSBI Resmi Dideklarasikan di Majalengka, Perkuat Buruh Garmen

2026-11-17
OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

OMNILUXE: Mengenal Jam Rolex, Model Populer, dan Kisaran Harganya di Indonesia

2026-11-16
Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

Rating Tinggi Masih Kalahkan Label Halal, tapi Efektif untuk Produk Baru

2026-11-16
Dasco dan Politik Mendengar di Tengah Demokrasi

Dasco Didukung Jadi Cawapres, Mahasiswa AMAN Sebut Sosok Pemersatu

2026-11-16

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • PDIP DKI Gelar Kerja Bakti Massal dan Resmikan Teba Mega Pertiwi Cakung

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In