Jakarta (PARADE.ID)- Wasekjen PB HMI, M Rizal Berhed tampak menyayangkan respon kuasa hukum Novel Baswedan terkait keberatannya atas kasus penyiraman air keras. Menurut Rizal, apa yang sudah berjalan telah sesuai dengan profesionalitas aparat penegak hukum.
“Karena kami, PB HMI melihat Divisi Hukum Mabes Polri sudah menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku, seperti yang diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 2 Tahun 2017,” keterangannya, yang diterima redaksi parade.id, Jumat (10/7/2020).
![Kebijakan Efisiensi Pemerintah Penyebab Karyawan Hotel [Banyak] Di-PHK](https://parade.id/wp-content/uploads/2025/06/8DD5286B-C8DC-4202-AB1A-0D158ED30BB0-120x86.jpeg)
Dalam Perkap itu, lanjut Rizal, telah dijelaskan bahwa setiap anggota Polri dapat memperoleh bantuan hukum dari divisi hukum Polri.
“Kami melihat upaya kuasa hukum Novel Baswedan dengan melaporkan Kadivkum Mabes Polri ke Ombudsman dan Propam Mabes polri adalah sangat bernuansa politis dan dipaksakan,” tambahnya.
Seharusnya, kata Rizal, Tim Kuasa Hukum Novel melaporkan Jaksa penuntut umum (jpu) dan fokus untuk melakukan upaya pembelaan terhadap korban atas tuntutan jaksa tersebut, bukan sebaliknya menggiring opini seakan akan divisi hukum yang salah/tidak profesional.
Kalaupun ada yang janggal dalam proses persidangan dan tuntutan yang dijatuhkan kepada terdakwa, ia menyarankan agar Tim Kuasa Hukum korban mempertanyakan hal tersebut kepada jaksa agung atau KY, bukan menyerang sesama kuasa hukum.
“Karena jelas yang menuntut dan menghukum adalah Jaksa dan Hakim bukan kuasa Hukum terdakwa ataupun korban,” kata dia lagi.
Dalam perkara ini, PB HMI mengaku sebenarnya sangat prihatin apa yang dirasakan oleh korban Novel. “Namun kami berharap bahwa tim kuasa hukum korban harus bekerja secara profesional sesuai aturan hukum yang berlaku dan mari kita percayakan proses ini kepada hakim bukan membangun opini politis ke masyarakat,” tutupnya.
(Lendi/PARADE.ID)
