Jakarta (PARADE.ID)- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan PPKM Darurat dengan masih mengizinkan WNA masuk ke Indonesia.
“Bagaimanana lonjakan kasus bisa dikendalikan jika potensi sumber penularan seperti masuknya WNA masih dibiarkan. PPKM Darurat seperti kebijakan setengah hati,“ kata Netty dalam keterangan media, kemarin (09/07/2021).
Izin masuk bagi WNA ini, katanya, dapat menimbulkan keraguan publik akan keseriusan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Pasalnya, mobilitas masyarakat di dalam negeri, termasuk untuk mencari nafkah keluarga, dibatasi.
“WFH seratus persen, sektor ekonomi non esensial pun dibatasi. Namun mengapa WNA malah dibiarkan masuk dengan alasan bekerja?” tanya Netty.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga mengatakan bahwa kartu vaksin yang menjadi syarat diizinkannya WNA masuk tidak menjamin seseorang bisa terbebas dari penularan Covid-19. Ia mencontohkan dalam negeri sendiri banyak yang sudah divaksin sampai tahap dua tetapi masih terpapar virus.
“Vaksinasi tidak lantas membuat orang yang sudah divaksin tidak dapat terpapar COVID-19. Jadi kalau dikatakan WNA boleh masuk karena mengantongi kartu vaksin, ini salah kaprah,” ungkapnya.
Salah satu fakta empirisnya menurut dia adalah Bali. Di sana tingkat vaksinasi tertinggi di Indonesia, tetapi justru Bali juga yang angka positifnya tinggi.
“Saya pun mengkritisi wacana pemerintah terkait program pariwisata berbasis vaksin, karena tidak ada jaminan keamanan,” tambahnya.
Oleh karena itu, pelarangan WNA masuk ke Indonesia menjadi sangat penting untuk mencegah hadirnya virus varian baru.
“Pemerintah menyampaikan bahwa varian baru itu berasal dan datang dari luar negeri, antara lain, India dan Inggris. Seharusnya ada kebijakan pelarangan masuknya WNA ke dalam negeri seperti yang dilakukan negara lain guna melindungi keselamatan rakyat,” ujar Netty.
Pembiaran masuknya WNA, katanya, menjadi peluang bagi masuknya varian baru ke Indonesia. Hal ini tentu akan memperparah kasus Covid-19 di tanah air.
Apalagi, kata dia, kita punya pengalaman kasus mafia karantina di bandara, di mana dengan membayar sejumlah uang, WNA bisa masuk tanpa melalui proses karantina.
(Rgs/PARADE.ID)
