Jakarta (parade.id)- Pemerintah yang mengontrol keagamaan akan rusak dan akan zalim, kata Ketua MUI Pusat, Kiai Cholil Nafis, Selasa (5/9/2023).
“Agama itu mitra negara, maka tdk tepat klo keagamaan mau dikontrol pemerintah. Malah pemerintahan harus dijiwai oleh nilai2 agama,” katanya, tertulis di akun Twitter-nya.
Menurut Kiai Cholil, soal rumah ibadah itu diserahkan saja pembinaannya kepada Ormas agama.
Kiai Cholil merespons pemberitaan di salah satu media dengan narasi sebagai berikut:
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Rycko Amelza Dahniel mengusulkan agar semua tempat ibadah di bawah kontrol pemerintah. Usulan itu disampaikan Rycko merespons pernyataan anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Safaruddin dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (4/9).
Safaruddin menyampaikan informasi ada masjid di wilayah Kalimantan Timur yang kerap digunakan untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.
“Kami di Kalimantan Timur Pak, ada masjid di Balikpapan, tapi tiap hari mengkritik pemerintah di situ Pak, di dekat lapangan Merdeka itu,” kata Safaruddin.
Menurut dia, kasus tersebut mestinya menjadi perhatian bagi BUMN. Apalagi ada data yang menyebut sejumlah BUMN telah disusupi gerakan radikal.
“Mungkin saran kami juga menjadi prioritas untuk BUMN. Karena BUMN ini kan juga sudah disusupi, kemarin kan sudah terbukti, Kereta Api itu kan Pak,” kata dia.
Merespons Safaruddin, Rycko ingin meniru aturan yang telah berlaku di Malaysia, Singapura, beberapa negara di Timur Tengah, hingga Afrika. Menurutnya, masjid atau tempat ibadah sepenuhnya di bawah kontrol pemerintah.
Menurut dia, langkah itu bisa diikuti pemerintah Indonesia. Seluruh tempat ibadah dikontrol pemerintah.
“Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah. Bukan hanya masjid tapi semua tempat peribadatan kita,” kata dia.
Rycko menjelaskan pemerintah dapat mengawasi setiap agenda ibadah yang digelar suatu tempat ibadah. Selain itu, juga mengawasi tokoh agama yang menyampaikan dakwah atau khotbah. Menurutnya, hal ini demi menghindari hadirnya narasi kekerasan di tempat ibadah.
“Siapa saja yang boleh memberikan menyampaikan konten di situ. Termasuk mengontrol isi daripada konten. Supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan,” kata dia.
“Kita perlu belajar kepada negara-negara tetangga kita, Singapura, Malaysia. Negara-negara Timur Tengah, negara-negara di Afrika pun mereka sudah memiliki mekanisme kontrol terhadap tempat ibadah ini,” imbuhnya, dikutip cnnindonesia.
(Rob/parade.id)
