Jakarta (parade.id)- Penanggung Jawab Aksi Nasional KSPI-Partai Buruh, Makbullah Fauzi atau biasa disapa Buya Fauzi pimpin perlawanan rencana Menaker dan Menko Perekonomian atas respons putusan MK terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Buya sebut rencana Menaker dan Menko Perekonomian sebagai rencana jahat.
“Empat hari setelah kemenangan KSPI dan Partai Buruh mewakili buruh Indonesia terhadap gugatan Uji Materiel Omnibus Law UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa diduga muncul perlawanan dari Kementrian Tenaga Kerja dan Kementrian Perekonomian serta beberapa kementerian lainnya yang bersekutu dengan APINDO untuk tetap memaksakan kehendaknya menjadikan PP Nomor 51 Tahun 2023 sebagai sandaran hukum dalam menentukan upah buruh Indonesia tahun 2025,” demikian keterangan Buya kepada parade.id, kemarin.
“Perlawanan akan dimulai dengan aksi tunggal SPN di Kemenakertrans RI pada Rabu, 6 November 2024,” imbuh Buya.
Usai dari sana, lanjutnya, aksi akan bergeser ke Kemenko Perekonomian serta ke kementerian lainnya. “Ini juga sebagai pemanasan jelang mogok nasional 5 juta buruh Indonesia jika aturan upah Indonesia untuk tahun 2025 masih saja mengacu pada PP Nomor51 Tahun 2023,” Buya menegaskan.
Buya mengatakan dan memaatikan bahwa aksi lapangan dan mogok nasional adalah bentuk dari rasa cinta kaum burujh Indonesia dalam mengawal dan menegakkan keputusan MK sebagai payung hukum tertinggi yang seharusnya dilaksanakan tanpa tafsir oleh seluruh elemen-elemen di RI tercinta.
Buya menyebut MK telah memutuskan bahwa sebagian besar isi dari materiel Omnibus Law UU Cipta Kerja, klaster ketenagakerjaan yakni cacat formil.
Selain itu bertentangan dengan UUD 1945, termasuk di dalamnya pasal terkait aturan pengupahan yang selama ini merujuk kepada PP Nomor 51 Tahun 2023, yang membuat upah buruh Indonesia terpuruk tanpa memiliki kemampuan daya beli.
(Rob/parade.id)
