Jakarta (PARADE.ID)- Tim Advokasi Ulama dan Aktivis (TAKTIS) mengatakan bahwa penangkapan yang dilakukan terhadap Munarwan dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup matanya saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya dinilai secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
“Bahwa setiap proses penegakan hukum haruslah menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan asas hukum,” demikian keterangan persnya, atas nama M. Hariadi Nasution, Rabu (28/4/2021).
Seharusnya, menurut TAKTIS, Munarman bisa dipanggil terlebih dahulu untuk dimintai keterangan daripada diperlakukan seperti itu.
“Sehingga apabila dipanggil secara patut pun klien kami pasti akan memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi hingga terjadinya penangkapan terhadap klien kami tidak pernah ada sepucuk surat pun diterima olehnya sebagai panggilan.”
Selain itu, TAKTIS menyoal tidak adanya bantuan hukum dari penasihat yang dipilihnya sendiri, mengingat ancaman pidana yang dituduhkan terhadap Munarman adalah di atas 5 (lima) tahun. Namun hingga saat ini TAKTIS sebagai kuasa hukum mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Munarman.
Mengenai tuduhan yang dialamatkan ke Munarman, bahwa ada dugaan keterlibatan dengan ISIS, TAKTIS menyebut telah secara jelas dibantas keras, karena menurut Munarman tindakan ISIS tidak sesuai dengan yang diyakini olehnnya. Bahkan pada beberapa kesempatan selalu memperingatkan kepada masyarakat luas akan bahaya situs-situs dan atau ajakan-ajakan yang mengarah kepada aksi-aksi terorisme dan tindakan inkonstitusional lainnya.
“Bahwa terhadap temuan di gedung eks sekretariat DPP FPI kami informasikan bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah deterjen dan obat pembersih toilet yang dahulu biasa digunakan untuk program kerja bakti bersih-bersih tempat wudu dan toilet masjid dan musala.”
Adapun perihal buku-buku yang disita di rumah Munarman, TAKTIS menyebut bahwa buku-buku tersebut merupakan koleksi intelektual yang mengisi perpustakaan pribadi.
Dan berdasarkan banyaknya kesalahan prosedur penegakan hukum yang mengamputasi Hak Asasi kliennha, TAKTIS pun berencana akan melakukan perlawanan hukum sesuai sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia.
(Rgs/PARADE.ID)
