Jakarta (PARADE.ID)- Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Prastowo Yustinus memberikan penjelasan soal utang di pemerintahan Jokowi. Prastowo menjelaskan tak hanya dari segi jumlahnya, melainkan juga bagaimana tata kelola: alasan penarikan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban.
Berikut penjelasannya, kemarin, lewat akun Twitter-nya:
Hingga akhir Februari 2022, posisi utang pemerintah Rp7.014,6 T atau 40,17% PDB. Posisi aman karena jauh di bawah batas UU 17/2003 yakni 60%. Terlebih saat ini dominasi kepemilikan investor domestik meningkat sehingga ekonomi kita lebih tahan thd dinamika global dan domestik.
Total nominal utang pemerintah pusat dari tahun ke tahun memang cenderung meningkat. Namun, pengelolaan utang juga terus diperbaiki dari waktu ke waktu, seperti komposisi SBN yang jauh lebih besar daripada porsi pinjaman agar pengelolaan utang menjadi lebih sehat.
Kebijakan utang itu berkesinambungan. Dari 2015 hingga 2019, proporsi utang yang ditarik oleh pemerintah menunjukkan tren menurun. Meningkat drastis pada 2020 karena pandemi. Namun, penambahan utang kita pun masih tergolong moderat ketimbang negara lain.
Setidaknya sejak 2011 kita ada pd posisi defisit fiskal. Besaran defisit terus diupayakan ditekan dan konsisten di bawah 3%. Namun covid memaksa kita memperlebar defisit dan bertahap kita kembali ke posisi di bawah 3% dg efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan.
Utang pemerintah memang mengalami peningkatan secara nominal dari era awal Reformasi, pemerintahan SBY, lalu masa pemerintahan Jokowi. Kelihatan sekali penambahan signifikan terjadi saat pandemi. Dari total Rp 4.247 T (Okt 2014-Des 2021), Rp 2.122 T atau 50% ditarik 2020-21.
Hal ini sering dirisaukan: pendapatan negara. Rasio utang terhadap pendapatan negara cenderung meningkat sehingga kerap timbul pertanyan tentang kemampuan bayar. Nah, tahun 2021 kondisi mulai membaik dan akan terus diperbaiki dengan reformasi perpajakan yang komprehensif.
Rasio utang publik Indonesia salah satu yang rendah dengan penambahan utang yang moderat. Ini bukti utang terus dikelola secara hati-hati. Menurut IMF, tahun 2020 rasio utang terhadap PDB Indonesia ada di peringkat 132 dari 168 negara. Sangat bagus!
Dari sudut lain, penambahan nominal utang juga harus diletakkan bersandingan dengan pertumbuhan aset. Tahun 2020 aset pemerintah tumbuh tajam, 2,5 kali lipat dibanding 2014. Selain karena revaluasi, ini menunjukkan pemanfaatan utang utk keperluan produktif, bukan konsumtif.
Soal bunga sering dipersoalkan. Sesungguhnya tambahan beban bunga utang cukup rendah, cenderung stabil bahkan sudah mulai menunjukkan tren menurun. Di tahun 2021, bunga utang terhadap jumlah utang pemerintah 4,97%, lebih rendah dibandingkan dgn tahun 2020 yg mencapai 5,17%.
Utang buat apa sih? Tahun 2020 memang kebutuhan kita utk menghadapi covid sangat luar biasa. Dan tampak samgat jelas kualitas belanja APBN semakin baik. Belanja berbagai program prioritas pun tumbuh dg baik. Artinya utang semakin produktif utk kepentingan publik.
Maka selalu kami sampaikan, kebijakan dan tata kelola utang itu berkelanjutan. Sblm pandemi fokus mempertahankan momen pertumbuhan dan mengejar kemajuan. Penundaan pembiayaan dg berbagai dalih justru akan merugikan kita. Yang penting dikelola dg baik dan prudent. Setuju?
Ini sering saya ulang. Uang pajak dan utang dipakai utk keperluan rakyat, mulai dari bansos, subsidi, hingga infrastruktur fisik dan nonfisik. Terima kasih kepada pembayar pajak. Terima kasih untuk tata kelola utang yang baik. Indonesia bisa! Indonesia maju, wajib!
Kita masih berjuang agar pandemi segera berakhir. Berkat sinergi dan gotong royong semua pihak, pertumbuhan ekonomi berangsur membaik. Tingkat ketimpangan, pengangguran, dan kemiskinan mulai menurun. Tentu PR masih banyak, tapi kita layak optimis dan bangga dg Indonesia kita!
(Rob/PARADE.ID)
