Jakarta (PARADE.ID)- Hari ini, Rabu (16/3/2022), Kemnaker mengumumkan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dikembalikan sebagaimana substansi ketentuan Permenaker Nomor 19 Tahun 2015. Isi revisi Permenaker 2/2022 juga dilakukan penambahan berupa kemudahan secara administratif pada saat pekerja/buruh melakukan klaim JHT.
“Ibu @idafauziyah menyampaikan, peraturan ini menyempurnakan pekerja/buruh dalam melakukan klaim program Jaminan Hari Tua. Kabar baiknya lagi, selama proses revisi berjalan, Permenaker 19/2015 masih tetap berlaku juga lhoo,” cuitan resmi akun Twitter Kemnaker, Rabu.
Adapun proses revisi Permenaker 2/2022 dilakukan dengan mengikuti proses pembentukan perundangan-undangan. Sebagai informasi, bahwa prosesnya sama seperti proses pembentukan perundang-undangan yang lain
“Kira-kira Rekanaker bagaimana alurnya?
Jadi, diawali dengan serap aspirasi, melakukan koordinasi dengan K/L, setelah itu terumuskan dalam pokok-pokok pikiran, kemudian dikonsolidasikan lagi dengan K/L yang lain, lalu dilakukan harmonisasi.”
Dalam Konferensi Pers menyoal tadi, Menaker Ida Fauziyah. Ida ditemani Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menilai positif atas isi revisi Permenaker 2/2022, terlebih terdapat penambahan kemudahan secara administratif pada saat pengurusan JHT. Pihaknya menyatakan telah membaca pokok-pokok pikiran pemerintah.
“Senada dengan Andi, Presiden KSPI, Said Iqbal mengapresiasi Ibu @idafauziyah telah mendengarkan aspirasi pekerja/buruh dengan melakukan revisi Permenaker 2/2022, bahkan menambah ketentuan berupa kemudahan secara administratif pada pengurusan JHT.”
(Rob/PARADE.ID)
