Jumat, November 13, 2026
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Pesan Wapres di HUT Otonomi Daerah

redaksi by redaksi
2021-04-27
in Nasional, Politik
0
Sukabumi Jadi Wilayah Kunjungan Kerja Perdana Wapres Selama Pandemi

Dok: Antara

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berpesan agar di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Otonomi Daerah, kita harus tetap semangat mengintrospeksi dan melakukan perbaikan ke depannya. Terutama terkait dengan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pada masa pandemi Covid-19.

“Pertama, perlunya mengubah paradigma pemerintahan dan pembangunan yang masih berorientasi pada business as usual atau rutinitas menjadi berbasis—inovasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan modal budaya, SDM unggul, SDA, teknologi informasi, dan kearifan lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing,” demikian katanya, kemarin, melalui akun Twitter-nya.

Related posts

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13

Kedua, lanjut beliau berpesan, pentingnya sinergi dan koordinasi pemerintahan secara kolaboratif baik antar daerah, antara pusat dengan daerah, antara pemerintah dengan swasta, dan kapitalisasi modal sosial secara gotong royong yang akan menjadi salah satu kekuatan daya tahan ekonomi dan sosial masyarakat.

Ketiga, menurut beliau ialah pemetaan masalah dan kapasitas pemerintah daerah berbasis data sebagai dasar pembuatan kebijakan. Keempat, penguatan otonomi daerah dilaksanakan melalui mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi yang jelas dan tegas.

Selanjutnya, kelima, ialah perbaikan pola penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke arah yang adaptif, inovatif, kolaboratif dan korektif.

Keenam, pelaksanaan reformasi birokrasi yang menyeluruh. Organisasi perangkat daerah sebagai agen perubahan unsur pelaksana kebijakan perlu dikaji ulang agar lebih sederhana, agile (lentur), inovatif, efektif dan efisien.

“Ketujuh, konsisten dalam implementasi deregulasi kebijakan.”

(Rgs/PARADE.ID)

Tags: #Daerah#Nasional#Otonomi#Waprespolitik
Previous Post

DPP GMNI Pertanyakan Wacana Wisata Mistis Sandiaga

Next Post

Munarman Ditangkap Densus 88

Next Post

Munarman Ditangkap Densus 88

KPK Buka Peluang Dalami Peran Bobby Nasution di Kasus Proyek Jalan Sumut

2026-11-13
Drama Sidang MK dan Shadow Politics Jokowi: Ancam Demokrasi

Didik Rachbini: Jokowi Ciptakan ‘Kekuasaan Pasca Kekuasaan’, DPR Diminta Bertindak

2026-11-13
Saya Menyayangkan Pencabutan Gugatan “Ijazah Palsu Jokowi”

Yusril Usul Definisi Korupsi Dirinci Seperti UU Terorisme

2026-11-13
Presiden ASPIRASI: Gaji Dipotong Kantong Buruh Kosong

ASPIRASI Minta Serikat Pekerja Dilibatkan dalam Aturan Turunan UU Ketenagakerjaan

2026-11-13

Kapolri Keluarkan LP Baru, Buntut Penyebutan Dugaan Makar Kasus Penyadapan

2026-11-13
Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

Orang Muda Tuntut Negara Tanggung Jawab atas Bencana Ekologis

2026-11-13

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    Bendera Bulan Bintang Aceh Resmi Dibatalkan, Ini Dasar Hukumnya

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aturan Baru Kontrak Kerja: Maksimal 2 Tahun, Perpanjang 2 Kali

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Cuti Melahirkan Bisa Enam Bulan, Ini Aturan UU Ketenagakerjaan Baru

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Gelombang 20.980 Prajurit TNI AL Menuju Jakarta, Ada Apa?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • UU Baru Ketenagakerjaan: PHK tanpa Kesepakatan Batal Demi Hukum

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #MK #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2026 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2026 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In