Jakarta (PARADE.ID)- Petinggi Majelis Ulama (MUI) Pusat Ustaz Tengku Zulkarnain mengkritisi aturan khotbah yang akan dilakukan oleh Kemeneg RI. Ustaz Tengku meminta hal itu sebaiknya dibatalkan saja. Menyia-nyiakan uang Negara.
Menurut beliau, lebih baik dana untuk mengatur khotbah digunakan ke yang lain saja.
“Khutbah yg dimaksud Kemenag agar bersifat kekinian… Bagaimana bersifat kekinian jika materi khutbah telah dibuat terlebih dahulu dan mendahului kejadian atau fakta di lapangan…?” demikian cuitannya, Rabu (25/11/2020).
Menurut beliau, ormas seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Dewan Dakwah dan lainnya sudah lebih dulu memperhatikan hal itu. Dengan mencetak banyak buku khotbah untuk setahun.
“Pemerintah ngapain ikut campur lagi…? Ketinggalan Kereta Api namanya…”
Beliau mempertanyakan maksud Kemenag tersebut. Beliau curiga, di balik keinginan itu ada syahwat politik kekuasaan di dalamnya.
“Kecurigaan publik jadi muncul bahwa Pemerintah mau mengatur hak beragama rakyat. Setelah menggulirkan program SERTIFIKASI DA’I kini MENYIAPKAN MATERI KHUTBAH JUM’AT utk setiap mesjid.”
Kemenag menyiapkan naskah khotbah Jumat diklaim sebagai alternatif saja. Tetapi beliau tampaknya tidak begitu saja percaya.
Jangan-jangan dari awalnya alternatif, kemudian ujungnya bisa diwajibkan bagi penceramah. Ia menganalogikan seperti kala penjajah Belanda meminta tanah (alternatif kemudian menjadi wajib).
“Catat twit ini besar besar, simpan. Satu saat jika terbukti tinggal up load ulang.”
(Robi/PARADE.ID)
