Jakarta (PARADE.ID) – Pimpinan DPD bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat pagi, menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD.
“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020,” kata Ketua DPD, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pimpinan DPD juga menyampaikan penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).
Selain itu menurut dia, pimpinan DPD juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat.
LaNyalla mengatakan dalam pertemuan itu Jokowi menyampaikan dukungan penuh terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam.
“Itu adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar. Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan presiden terkait hal tersebut,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPD, Nono Sampono, mengatakan, selain hal-hal itu, pimpinan DPD juga menyampaikan pandangan agar pengalihan anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat.
Hal itu menurut dia terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah. “Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” katanya.
Sampono juga menyinggung tentang desakan DPD kepada pemerintah agar segera memperbaiki tata niaga garam rakyat yaitu dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada.
Hal itu menurut dia terutama terkait dengan serapan garam rakyat dan jadwal waktu impor garam yang tidak bertepatan dengan masa panen sehingga garam rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan petani garam.
Wakil Ketua II DPD, Mahyudin, meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan.
“Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember 2020 sehingga harus diperhatikan,” ujarnya.
Wakil Ketua III DPD, Sultan Baktiar Najamudin, menyampaikan khusus mengenai impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, juga menjadi pokok pikiran yang disampaikan pimpinan DPD.
Najamudin menyampaikan kepada Jokowi hasil rapat kerja DPD dengan menteri perdagangan terkait distorsi itu, dimana menteri perdagangan sudah menyiapkan langkah untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard.
Rapat yang dimulai pukul 09.00 WIB itu diikuti formasi lengkap pimpinan DPD dan berakhir pada pukul 10.00 WIB.
(antara/PARADE.ID)
