Namlea (PARADE.ID)- Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (PP APRI) resmi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pergantian Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Buru, Maluku, dengam nomor 7001/SK-DPC/211230 tentang Pengesahan Revisi SK DPC APRI Buru No: 7001/SK/VII-2019. Surat pergantian ditandatangi langsung oleh Ketua Umum Gatot Sugiarto beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Yang menjabat sebelumya Ketua DPC APRI Pulau Buru yakni saudara Kamarudin dan yang menjabat sekarang ini Saudara Irwan A.H.M,” demikian kata Gatot.
Irwan sendiri sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Umum DPW APRI Maluku dan diangkat sebagai staf DPP APRI Pusat untuk Wilayah Tugas Provinsi Maluku.
Saat di konfirmasi, Irwan berharap bahwa untuk melaksanakan mandat Anggaran Dasar APRI yang diemban, maka ia dan pengurus akan benar-benar memaksimalkan sebagaimana visi dan misi yang ada.
“Yaitu berjuang melegalkan tambang rakyat menjadi legal, aman, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat lokal,” terangnya, saat dihubungi media via WhatsApp pada Ahad (9/1/2022) malam.
Selain itu, Irwan berjanji akan membangun komunikasi dengan FORKOPIMDA Buru, Pemda Provinsi dan Pusat terkait kepentingan tambang rakyat.
“Bahkan dalam waktu dekat akan menggelar workshop tambang rakyat sebagai komitmen mendorong pertambangan di daerah ini,” kata dia.
Ketika ditanya soal kondisi tambang gunung Botak, dan Gogorea, ia menyampaikan bahwa sebagaimana pasal 24 UU No 4 tahun 2009 Junto UU No 3 tahun 2020, Negara melalui peraturan perundang-undangan memberikan ruang kepada rakyat untuk bekerja sambil mengurus perizinan. Tapi kata dia perlu dilakukan pendekatan pembinaan dan pengawasan terkait dampak lingkungan.
“Bahwa kita semua tahu kondisi pandemi perekonomian masyarakat kita sangat memprihatinkan. Faktanya dengan berjalannya aktivitas tambang rakyat justru perlahan-lahan membangun pondasi perekonomian terutama di kabupaten Buru. Sebagai ketua yang ditunjuk Pimpin DPC Buru berharap mampu perjuangkan kepentingan penambang rakyat di beberapa lokasi seperti Gunung Botak, Gogorea, Gunung Nona dan Wabsalit bersama pemangku adat,” jelasnya.
Ia juga mengajak semua pihak, baik mahasiswa, wartawan dan aktivis lingkungan agar dapat menjadi penyambung lidah rakyat dalam menyampaikan harapan masyarakat kita, terutama pemangku adat.
Selain soal susunan kepemimpinan DPC, juga terdapat SK Kepengurusan Kelompok Penambang Rakyat atau Responsible Mining Community (RMC) Mandiri Jaya.
(Juf/PARADE.ID)
