Banda Aceh (parade.id)- Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (BEM USK) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Kamis (10/9/2026). Aksi yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB itu diikuti sekitar 600 mahasiswa yang sebelumnya berkumpul di Sekretariat BEM USK sebelum bergerak menuju lokasi orasi.
Koordinator lapangan aksi, Ammar Malik Nabil, menyampaikan orasi berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah Aceh terkait penanganan pascabencana yang dinilai berjalan lambat.
“Kami mendesak pemerintah Aceh untuk mempercepat progres rehabilitasi dan rekonstruksi, baik dari sisi infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak,” tegas Ammar dalam orasinya.
Ia juga meminta pemerintah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran rehab rekon. “Pemerintah harus membuka rincian anggaran terkait progres rehab rekon di Aceh, jangan sampai ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Selain soal transparansi anggaran, massa aksi turut menyoroti aspek ketahanan bencana dalam pembangunan infrastruktur ke depan. “Pembangunan infrastruktur ke depan harus dilakukan dengan prinsip ketahanan bencana, bukan sekadar membangun ulang seperti sebelumnya,” kata Ammar.
Ammar juga menuntut keterlibatan mahasiswa dan masyarakat sipil dalam proses pengawasan rehab rekon. “Mahasiswa dan masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap pelaksanaan program rehab rekon di Aceh,” tuturnya.
Tak hanya itu, BEM USK turut menyoroti persoalan lingkungan dengan mendesak audit perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan daerah aliran sungai (DAS) Aceh. “Kami mendesak pemerintah mengaudit seluruh perizinan industri ekstraktif di kawasan hutan dan DAS Aceh,” tegasnya.
Di akhir orasi, Ammar meminta pemerintah rutin memublikasikan perkembangan penanganan bencana kepada publik. “Pemerintah wajib mempublikasikan secara berkala progres penanganan bencana yang telah dan akan berjalan di Aceh,” pungkasnya.
