Jakarta (PARADE.ID)- Muktamar ke IV Wahdah Islamiyah telah usai. Muktamar yang digelar pada tanggal 19-22 Desember 2021 itu pun kembali memutuskan Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin memimpin Wahdah Islamiyah untuk periode 2021-2026.
Sementara Sekjen DPP dijabat oleh Ustaz Syaibani Mujiono, Ustaz Muhammad Ikhwan Jalil sebagai Ketua Dewan Syuro, Ustaz Yusran Anshar sebagai Ketua Dewan Syariah, dan Ustaz Rahmat Abdul Rahman sebagai Ketua Harian, dan Profesor Abdul Hamid Habbe sebagai Ketua Dewan Pengawas.
Struktur kepengurusan yang dihasilkan dalam pelaksanaan muktamar kali ini tidak mengalami perubahan.
Selain menetapkan pengurus di atas, Wahdah Islamiyah periode 2021-2026 juga memutuskan beberapa rekomendasi hasil Muktamar terkait isu nasional dan internasional.
Untuk rekomendasi nasional misalnya, ustaz Zaitun menyinggung persoalan politik terkini, yakni menyangkut Presidential Threshold (PT) untuk tahun 2024. Wahdah Islamiyah meminta agar dikembalikan ke nol persen.
“Koreksi kembali. Beri kesempatan kepada anak-anak bangsa yang lain. Sangat diharapkan. Sebab hal itu tidak sama sekali tidak dipertahankan atau rasional di Pilpres akan datang. Demi kemaslahatan bangsa dan negara,” ujarnya, saat konferensi pers by virtual, Kamis (23/12/2021).
Hal lainnya adalah soal karantina yang belakangan juga menjadi sorotan publik. Pasalnya, kedatangan mereka membuat penumpukan di bandara.
Khususnya soal mereka yang tiba dari luar negeri tetapi diminta untuk karantina diri di hotel. Tidak diminta melakukan karantina mandiri ataupun ke Wisma Atlet.
“Ketika orang berjubel di sana, tentu bertentangan dengan prokes. Jangan berkumpul seperti itu. Barangkali ada kelemahan, penyediaan tempat. Ada yang diarahkan ke hotel. Padahal banyak yang tidak mampu. Seperti TKI. Mereka tidak punya untuk membayar itu (hotel),” paparnya.
“Kami harap ada keadilan dan tidak ada diskriminasi tertentu. Sedangkan pejabat diberikan kesempatan karantina mandiri,” sambungnya.
Sementara itu, rekomendasi lainnya (eksternal), Wahdah Islamiyah menyoroti keadaan Palestina. Dimana hingga saat ini kemerdekaan penuh negara tersebut tak kunjung tiba.
“Rekomendasi secara eksternal, bahwa kami menegaskan dukungan kepada Palestina yang merdeka serta mendukung sekaligus mendorong pemerintah untuk membantu konstruktif untuk itu. Ini juga amanat konstitusi di UUD 45,” demikian yang disampaikan oleh Dewan Syuro, Muhammad Ikhwan.
Rekomendasi di atas, menurut Sekjen Syabani Mujiono tentu akan ditindaklanjuti. Bukan dengan pengawalan khusus, melainkan dengan keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP), yang nantinya berkoordinasi dengan daerah (cabang).
Selain itu, akan pula dikomunikasikan ke pihak-pihak terkait atay stakeholder agar rekomendasi berjalan sebagaimana mestinya.
“Serta menyiapkan program untuk mengawal rekomendasi. Kemudian, diserahkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP),” kata dia.
Muktamar IV kemarin diklaim hadir ratusan ribu atau tepatnya 130.000 peserta by virtual. Antusiasme muktamar dari awal sampai akhir boleh dikatakan tidak berkurang.
Hadir dalam Muktamar itu para pejabat negara. Di antaranya Wapres Ma’ruf Amin, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, Menko Polhukam Mahfud MD, Ketua DPD La Nyallah Mattaliti, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ormas Islam, serta beberapa Kepala Daerah, dll.
(Sur/PARADE.ID)
