Jakarta (PARADE.ID)- Musyawarah Nasional I Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) berlangsung sukses. Munas yang digelar di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Jumat-Ahad, 17-19 Juni 2022 itu menetapkan Ustaz Bachtiar Nasir sebagai Ketua Umum DPP JATTI periode 2022-2025. Sementara M. Irawan Taqwa ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal dan KH Muhyiddin Junaidi sebagai Ketua Dewan Pembina.
Ketua Umum JATTI Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, JATTI memiliki peran sebagai mitra pemerintah dan pelayan ummat (syariikul hukuumah wa khaadimul ummah). Untuk itu, Munas I JATTI menyepakati poin-poin rekomendasi yang memfokuskan pada peran tersebut.
“Rekomendasi terdiri dari berbagai bidang, baik isu-isu nasional maupun internasional,” kata Ustaz Bachtiar Nasir kepada media, Kamis (23/6/2022).
UBN, demikian sapaan karibnya, menjelaskan poin-poin rekomendasi tersebut. Pada poin pertama bidang dakwah dan sosial, menyerukan segenap elemen bangsa untuk memproses dan mengawal peralihan kepemimpinan nasional 2024 berdasarkan nilai-nilai akhlak yang mulia dan menjauhi politik uang.
Kedua, menghimbau partai-partai politik untuk membuka bursa kepemimpinan nasional 2024 bagi tokoh-tokoh umat yang memiliki kriteria jujur, amanah, cerdas, dan berintegritas.
Ketiga, meminta pemerintah RI untuk sungguh-sungguh melakukan rekonsiliasi nasional, dengan membebaskan tokoh-tokoh ulama dan aktivis yang ditahan karena isu politik.
Keempat, mendorong ormas-ormas Islam meningkatkan kepedulian sosial untuk meringankan dampak pandemi Covid-19, seperti dengan mendirikan panti-panti sosial, menyediakan layanan pendidikan gratis, dan lain-lain.
Kemudian pada bidang pendidikan ada tiga poin rekomendasi. Pertama, meminta pemerintah RI mengimplementasikan UU pesantren yang menghargai kemandirian pesantren dan madrasah diniyah; sebagai sokoguru pendidikan nasional yang berkontribusi nyata dalam mencerdaskan bangsa.
Kedua, menuntut pemerintah RI untuk melakukan pemerataan anggaran dalam pembinaan serta pengembangan pesantren dan madrasah diniyah.
Ketiga, mendorong ormas-ormas Islam untuk bersinergi mewujudkan Islamic World Class University.
Bidang ekonomi keumatan, Munas I JATTI mengasilkan dua poin rekomendasi. Pertama, menuntut pemerintah RI mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang semakin berpihak pada pribumi, usaha kecil, serta mengeliminir dominasi oligarki.
Kedua, menuntut pemerintah RI mengevaluasi tata kelola dan penyediaan kebutuhan pokok masyarakat seperti minyak goreng, energi, dan lain-lain dengan harga yang terjangkau.
Sementara untuk isu-isu internasional menghasilkan empat poin rekomendasi. Pertama, mendukung resolusi PBB tentang melawan Islamophobia, dan meminta pemerintah agar mengimplementasikan resolusi internasional tersebut dalam perundang-undangan, kebijakan dalam negeri, maupun politik luar negeri Indonesia.
Kedua, meminta kepada PBB untuk konsisten dalam mengimplementasikan resolusi melawan Islamophobia, dengan menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang melakukan praktik Islamphobia.
Ketiga, menolak penyimpangan seksual LGBTQ+ (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer plus) dan segala bentuk propagandanya yang mengatasnamakan HAM, serta meminta pemerintah RI mengembangkan layanan terapi yang komprehensif dan layak untuk para penderita LGBTQ+.
Keempat, mendukung penuh perdamaian dunia dan solusi komprehensif terhadap kemerdekaan Palestina, stabilitas Afghanistan, konflik Yaman, Suriah, Kashmir, Uyghur, Rohingya, dan Turkistan Timur, sesuai pembukaan UUD 1945.*
