Jakarta (parade.id)- Rapat Umum Anggota Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RUALB P3RS) Harum Tebet yang diselenggarakan hari ini, Sabtu (14/10/2023), tidak dilanjutkan atau ditunda, lantaran adanya penolakan dari pihak yang tidak setuju pembentukan P3RS yang baru.
Penundaan diputus oleh Ketua Panitia Musyawarah (Panmus) Fera Rosiana usai berembug dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Perwakilan DPRKP Sudin Jakarta Selatan, Camat Tebet, Perwakilan Lurah Tebet Barat, Pengurus RW dan Warga Rusun Harum yang hadir dalam RUALB.
“Atas hal itu dan faktor lain, seperti jumlah peserta rapat yang tidak kuorum—dan suasana RUALB yang tidak kondusif,” kata Fera.
Seyogyanya, dalam RUALB akan ditetapkan pengurus baru P3SRS yang baru terpilih, yakni Prapto Panuju dkk. Ia terpilih setelah lolos dalam proses verifikasi Calon Pengurus P3SRS.
Dalam proses rembug, salah seorang warga yang bernama Thoriq, meminta agar Dinas DPRKP Prov DKI Jakarta segera mengambil tindakan untuk mengesahkan pengurus P3SRS yang baru.
“Kami berharap kepada Dinas Perumahan, tolonglah, dibantu pengesahan yang menurut Bapak adalah suatu keputusan sesuai dengan harapan kedinasan. Jadi, misalkan Bapak memutuskanyang terbaik, buatlah Surat Keputusan,” pinta Thoriq.
Ia juga berharap, keputusan yang dibuat itu tidak membuat bingung warga. “Kami ingin hidup tenang,” harapnya tambah.
“Kebersamaan kita ini kita mesti dibina. Dinas yang bisa membina kami. Kami mohon dibantu. Minta pengesahan mana yang kubu yang benar, sehingga mereka (Peserta RUALB) yang datang merasa benar,” sambungnya.
Sementara soal agenda RUALB yang dinilai ilegal oleh sekelompok warga yang menentang acara RUALB P3SRS baru ini, justru Thoriq melihatnya berbeda.
“Kami lihat Panmus ini baik, misal soal keuangan. Dan fasilitas kita ini sama-sama yang mengerjakan. Ini positif menurut saya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Prapto Panuju selaku Ketua terpilih P3RS mengatakan bahwa ditundanya agenda hari ini, juga karena ada tudingan bahwa dirinya sebagai ketua tidak memenuhi persyaratan pencalonan (saat itu) dari Dinas Perumahan, karena sebagai persyaratannya harus mempunyai bukti kepemilikan sesuai aturan.
“Justru, pengurus lama dianggap gagal mengelola. Saya menegaskan bahwa dalam pencalonan sebagai Ketua P3RS yang baru (saat itu), telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Perumahan,” tegasnya.
Tudingan yang dimaksud awalnya ada dua calon yang mendaftar jadi Ketua P3SRS. Tapi ada satu calon yang digugurkan setelah 10 bulan memenuhi persyaratan tanpa ada penjelasan apa pun dari pihak panitia.
Keputusan itu pun menuai protes dari sejumlah penghuni yang merasa tidak puas dengan proses seleksi yang dianggap tidak transparan.
Acara ditunda hingga beberapa hari ke depan. Belum pasti kapan waktunya. Tampak aparat kepolisian dan TNI ikut mengawasi berlangsungnya agenda RUALB P3RS.*
