Kamis, Juli 3, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional

Sekjen MUI: Bicara Radikalisme, Ujungnya Kena Umat Islam

redaksi by redaksi
2020-09-05
in Nasional, Politik
0

Foto: Gedung MUI Pusat, Jakarta

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Sekjen MUI Anwar Abbas menyentil Menag Fachrul Razi ketika dirinya menyinggung radikalisme di Tanah Air. Menurut dia, ketika Menag membahas radikalisme, yang kerap menjadi “korban” adalah umat Islam.

“Menteri agama kalau berbicara ujung-ujungnya radikalisme. Dan yang kena ujung-ujungnya umat Islam,” kata dia, melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (5/9/2020) kepada wartawan.

Related posts

Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

“Kita memang tidak setuju dengan radikalisme karena ujung-ujungnya tidak mengenakkan bagi banyak pihak terutama pihak tertentu. Tetapi mestinya menteri agama juga mempersoalkan kenapa muncul radikalisme?” katanya lagi.

Menurut dia, kalau kita bicara radikalisme jangan hanya di ujung atau di muaranya saja, tapi cari penyebabnya sampai ke hulunya. Menurutnya, dengan begitu kita akan menemukan inti masalahnya, yaitu adanya ketidakadilan diskriminasi dan lain-lain sifat tercela.

Oleh karena itu, lanjutnya, kalau menteri agama mau memberantas radikalisme secara serius maka jangan hanya bicara di muaranya saja tapi menteri agama harus bicara secara komprehensif dan totalitas lalu membuat program untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang ada di negeri ini sampai ke akar-akarnya.

“Kalau akar dari radikalisme itu tidak bisa kita hilangkan maka radikalisme yang tidak kita sukai itu tetap akan muncul sehingga dia menjadi pekerjaan yang sia-sia yang menghabiskan waktu, dana dan tenaga karena dia menjadi pekerjaan yang tidak pernah usai. Dan kita jelas tidak mau itu,” katanya.

Oleh karena itu, ia mengimbau Menag agar mulai berani bicara tidak hanya tentang radikalisme, saja tapi juga bicara tentang penyebab-penyebabnya di mana sumbunya adalah karena banyaknya praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi serta perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya yang harus kita setop dan hentikan.

“Ini perlu kita lakukan agar negeri ini bisa menjadi negeri yang maju adil dan makmur di mana rakyatnya hidup dengan aman tentram damai dan bahagia. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita bersama dalam bernegara?” tutupnya.

Berikut surat terbuka Sekjen MUI Anwar Abbas untuk Menag Fachrul Razi:

BICARALAH TUNTAS DAN LUGAS.

Menteri agama kalau berbicara ujung-ujungnya radikalisme. Dan yang kena ujung-ujungnya umat Islam. Kita memang tidak setuju dengan radikalisme karena ujung-ujungnya tidak mengenakkan bagi banyak pihak terutama pihak tertentu. Tetapi mestinya menteri agama juga mempersoalkan kenapa muncul radikalisme?

Kalau menurut menteri agama tentu karena kurikulum dan buku-buku ajar yang ada memuat hal tersebut, atau karena banyak dai yang berpikiran demikian. Oleh karena itu, solusinya bagi beliau ganti atau sempurnakan bukunya serta jangan lagi menghadirkan dai-dai dan penceramah yang bicaranya suka mengkritik rezim.

Apa yang dikritik oleh dai-dai dan penceramah-penceramah tersebut?

Yaitu adanya ketidakadilan dan diskriminasi serta tidak tegaknya hukum di negeri ini. Hukum di negeri ini tajam ke bawah tumpul ke atas. Juga banyak UU dan kebijakan yang dijadikan dasar oleh para pejabat untuk mencari rente dan berkolusi dengan para pemilik kapital untuk meraup keuntungan bagi dirinya dan kelompoknya sehingga kita lihat banyak sekali rakyat yang menjerit kesakitan karena perlakuan pihak aparat yang melakukan KDKM atau kekerasan dalam kehidupan masyarakat. Kalau ada yang melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga apakah itu suami atau isteri maka mereka bisa ditangkap. Itu jelas bagus. Tapi, kalau ada pejabat dan atau aparat serta pengusaha atau pemilik kapital yang melakukan kekerasan dalam kehidupan masyarakat apakah bentuknya berupa lisan atau fisik siapa yang menindak? Nyaris tidak ada yang menindak bahkan kita melihat orang-orang yang telah melakukan tindak kekerasan tersebut tetap saja bebas dan duduk dengan pongahnya di singgasananya masing-masing dengan wajah tanpa merasa berdosa. Lalu para dai berteriak membela hak-hak rakyat yang tertindas tersebut. Mereka dianggap dan dicap sebagai provokator dan radikal. Benarkah ini?

Kalau dilihat secara luas dan jernih, ya tidak benar. Oleh karena itu, kalau kita bicara radikalisme jangan hanya diujung atau di muaranya saja tapi cari penyebabnya sampai ke hulunya. Kita akan menemukan inti masalahnya, yaitu adanya ketidakadilan diskriminasi dan lain-lain sifat tercela. Oleh karena itu, kalau menteri agama mau memberantas radikalisme secara serius maka jangan hanya bicara di muaranya saja tapi menteri agama harus bicara secara komprehensif dan totalitas lalu membuat program untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi yang ada di negeri ini sampai ke akar-akarnya. Kalau akar dari radikalisme itu tidak bisa kita hilangkan maka radikalisme yang tidak kita sukai itu tetap akan muncul sehingga dia menjadi pekerjaan yang sia-sia yang menghabiskan waktu, dana dan tenaga karena dia menjadi pekerjaan yang tidak pernah usai. Dan kita jelas tidak mau itu.

Oleh karena itu, kita mengimbau menteri agama agar mulai berani bicara tidak hanya tentang radikalisme, saja tapi juga bicara tentang penyebab-penyebabnya di mana sumbunya adalah karena banyaknya praktik-praktik ketidakadilan dan diskriminasi serta perbuatan-perbuatan tidak terpuji lainnya yang harus kita setop dan hentikan. Ini perlu kita lakukan agar negeri ini bisa menjadi negeri yang maju adil dan makmur di mana rakyatnya hidup dengan aman tentram damai dan bahagia. Bukankah itu yang menjadi tujuan kita bersama dalam bernegara?

(Robi/PARADE.ID)

Tags: #Menag#MUI#Nasional#Religipolitik
Previous Post

Daftarkan Diri, Balon Bupati Pasangkayu Yaumil: Kami Percaya KPU

Next Post

KAMI Kutuk Impor TKA Cina Kelas Tukang Bakmi

Next Post

KAMI Kutuk Impor TKA Cina Kelas Tukang Bakmi

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

Waspada! Buku Terjemahan Bisa Menjadi Ladang Lahirnya Tafsir Ekstrem

2025-06-30
Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

2025-06-29
Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

2025-06-28
Ketum PB SEMMI Sampaikan Apresiasi di HUT Polri ke-79

Ketum PB SEMMI Sampaikan Apresiasi di HUT Polri ke-79

2025-06-26

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

    KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sumut Caplok Empat Pulau Aceh, Benarkah?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In