Jakarta (parade.id)- Sekjend Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) 2022-2024 Goldy Herdiansyah menyebut Komite Penyelamat Ideologi Politik Organisasi (KP-IPO) sebagai kelompok pragmatis. Membangun sentimen dan narasi mengadu domba, yang bertujuan memecah belah LMND, hanya untuk memenuhi kehendak dan hasrat, serta menjadikan organisasi sebagai pionir agar bisa dikendalikan tanpa kemandirian secara organisasional.
“Entah apa yang mau diselamatkan dari kelompok ini tidak jelas. Sementara tiga orang struktural partai yang ingin memecah belah LMND adalah Samsudin Saman, Mesak Habari dan Septian Path, yang mana tiga orang ini adalah sebelumnya pengurus LMND tetapi tidak pernah terlibat dalam kerja-kerja keorganisasian dan hanya fokus kerja-kerja partai, namun setelah mengalami kegagalan, mereka kembali di LMND untuk merusak konsolidasi organisasi,” ungkapnya, kepada media, Rabu (28/12/2022).
Tidak hanya itu, kelompok yang ia sebut ilegal ini menyebarkan disinformasi di ruang publik dan melakukan fitnah dengan mengatakan pelaksanaan Kongres IX Makassar penuh tindakan intimidasi dan represifitas.
“Entah siapa yang mengusulkan ide buruk itu? Apa yang sebenarnya terjadi ialah kita (LMND) sedang berhadapan dengan upaya pecah belah oleh pihak luar yang sepertinya sangat berhasrat menguasai organisasi kita. Apakah kawan-kawan yang ikut-ikutan bermanuver di atas menyadarinya atau tidak, entahlah,” kata dia.
Selain itu, kelompok yang disebutnya penganut devide et impera ini membangun narasi kebencian dan propaganda busuk terhadap kepengurusan LMND sebelumnya dengan mengatakan bahwa kerja-kerja organisasi tidak berjalan dan telah melenceng dari prinsip-prinsip keorganisasian. Padahal, kata dia, semua kerja-kerja ideologi, politik, organisasi telah disampaikan dan dipertanggungjawabkan dalam kongres tanpa ada bantahan ataupun penolakan dari peserta kongres.
“Mereka semua ada dalam kongres pada saat sidang pleno laporan pertanggungjawaban. Mereka menerima dan tidak ada penolakan sedikit pun,” ungkapnya lagi.
Menurut dia, cara-cara yang mereka lakukan adalah satu tindakan munafik. Apalagi kata dia tiga orang inisiator KP-IPO adalah mantan pengurus Eknas LMND yang tidak melakukan kerja-kerja keorganisasian selama periode kepengurusan.
“Padahal, jabatan ke tiga orang ini sangat strategis di struktural, yakni Mesak Habari sebagai Wakil Ketua umum I bidang politik dalam negeri, Septian Path wakil ketua umum II bidang hubungan internasional, serta Samsudin Saman, wakil ketua umum III bidang SDM dan SDA,” terangnya.
Jadi, ia melanjutkan, tuduhan mereka tentang kepengurusan sebelumnya dengan mengatakan bahwa liberal dan tumpuan oligarki adalah ahistoris, subjektif, tendensius dan politis. Kerangka pikir yang dibangun sangat dogmatis dan menegasikan peran mereka sebagai bagian dari kolektif pengurus.
“Terakhir, hal yang paling memalukan dari kelompok ini adalah klaim-klaim sepihak yang terlibat dalam KP-IPO. Dari laporan press release yang disampaikan bahwa terhitung ada 20 wilayah, kabupaten/kota yang tergabung dalam KP-IPO, adalah informasi sesat, bohong dan tidak berdasar. Mereka membangun kekuatan dengan mengkonsolidasikan person-person yang tidak lagi berada dalam struktural organisasi atau pun mereka yang telah demisioner sebagai pengurus LMND,” jelasnya.
Perlu diketahui, Kongres IX LMND yang dilaksanakan di Makassar tanggal 5-11 Desember 2202 itu menetapkan Muhammad Asrul sebagai Ketua Umum LMND terpilih, periode 2022-2024. Muhammad Asrul terpilih secara demokratis sesuai mekanisme keorganisasian dengan mendapatkan dukungan mayoritas representatif dari struktural wilayah LMND seluruh Indonesia yang hadir dalam kongres IX LMND.
Namun, kongres yang awalnya berjalan kondusif dan tertib dicederai oleh aksi walk out beberapa wilayah dan kota, yakni wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kota Siantar, Kota Palembang, Kota Lampung dan Kota Mataram.
Aksi walk out tersebut dikarenakan kekecewaan mereka tidak mampu mendapatkan dukungan forum pada pembahasan salah satu poin dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Mereka yang walk out kemudian menggalang kekuatan yang dikoordinir struktural partai tertentu dengan membentuk KP-IPO tersebut.
“Poin yang dimaksud adalah afiliasi politik LMND dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD),” kata Goldy.
Sebagai informasi bahwa selama 23 tahun LMND berdiri, poin afiliasi politik dengan PRD tidak pernah dimasukkan dalam AD/ART organisasi tetapi keduanya bekerjasama dan bersinergi dalam hal programatik saja. Poin afiliasi politik ini dimasukkan dalam konstitusi organisasi pada kongres VIII LMND Jakarta tahun 2019.
Lebih dari itu, PRD saat ini mengalami kevakuman struktural dan telah beralih membangun partai elektoral. Jadi, kata dia, agak aneh mau berafiliasi politik dengan partai yang secara struktural sudah tidak ada.
“Mereka memaksakan kehendak agar LMND tetap berafiliasi politik pada PRD, sementara mayoritas peserta Kongres tidak mengharapkan lagi poin afiliasi politik dengan PRD dimasukkan dalam konstitusi. Sebenarnya Kongres memiliki mekanisme penyelesaian bila terjadi perbedaan pendapat yang sulit disatukan yakni melalui mufakat atau lobi-lobi, namun mereka lebih memilih walk out,” kata dia.
(Rob/parade.id)
