Jakarta (PARADE.ID)- Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) mengeluarkan sikap atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Dalam sikapnya, DEN KSBSI meminta agar Pemerintah RI mempertimbangkan untuk mencabut Permenaker tersebut. Sebab menurut KSBSI, Permen itu akan menyengsarakan masa depan buruh yang ter-PHK, mengundurkan diri, dan habis kontrak PKWT-nya.
“Permenaker ini, walaupun mempunyai landasan hukum UU dan PP, namun menurut kajian KSBSI momentum penerbitannya tidak tepat di masa sekarang ini,” demikian siaran pers DEN KSBSI yang diterima parade.id, Senin (14/2/2022) malam.
Di antaranya, karena perekonomian Indonesia sedang sulit yang berdampak buruk bagi perusahaan; pandemi Covid-19/Omicron sedang naik; upah buruh murah dan buruh tidak punya tabungan cukup; banyak buruh mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); dan beberapa perusahaan menerapkan pensiun buruhnya setelah mencapai usia 55 tahun, bukan 56 tahun.
Selain itu, UU No. 40/2004 tentang SJSN sebagai payung hukum penerbitan Permen 2/2022 sudah berlaku sejak 18 tahun yang lalu. Tapi kebijakan atau praktik pencairan saldo JHT sebelum pensiun berusia 56 tahun dapat dilakukan sebagaimana misalnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
“Lalu, mengapa sekarang diubah? Alasan ada JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) tidak tepat juga.”
Menurut KSBSI, JKP tidak berlaku bagi PKWT yang habis masa kontraknya. Manfaat JKP itu bentuk uang tunai hanya untuk 6 bulan, itupun 3 bulan pertama hanya 45 persen, dan 25 persen untuk 3 bulan berikutnya.
“Mengundurkan diri tidak dapat JKP karena bukan PHK.”
Sebagaimana diketahui, bahwa belum lama ini Menteri Ketenagakerjaan pada tanggal 2 Februari 2022 telah menerbitkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Permenaker ini mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa diambil setelah buruh pensiun di usia 56 tahun, atau meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
Siaran pers tersebut tertanda atas nama Presiden DEN KSBSI Elly Rosita Silaban dan Sekretaris Jenderal Dedi Hardianto. Permintaan pencabutan atas Permenaker tersebut adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan isetelah mendengar aspirasi dari Federasi-federasi afiliasi.
(Rob/PARADE.ID)
