Kamis, Juli 3, 2025
  • Info Iklan
Parade.id
  • Login
No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya
Parade.id
Home Nasional Hukum

Sikap Netral Pemerintah terhadap KLB Demokrat Bisa Ditunjukkan dengan Ini

redaksi by redaksi
2021-03-08
in Hukum, Nasional, Politik
0

Foto: Jimly Asshiddiqie

0
SHARES
Share on FacebookShare on Twitter

Jakarta (PARADE.ID)- Pakar hukum yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie ikut menanggapi kisruh yang terjadi di partai Demokrat. Ada KLB Demokrat beberapa hari lalu di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Menurut dia, kalau Pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja Pemerintah, pertama tidak mengesahkan pendaftaran pengurus KLB. Kedua, menurutnya Presiden bisa mengangkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya.

Related posts

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

2025-07-03
Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02

“Psl 8 UU No.2/2008: ‘Dlm hal trjadi prselisihan parpol, pngesahan prubahan sbmn dimksd dlm Pasal 7 (2) (prubahn pngurus dll) tdk dpt dilakukn oleh Menteri’. Psl 32 jo 33 UU No.2/2011 sdh tntukn, prselisihan hrs diselesaikn dulu di intern & ke pngadilan, baru Menteri boleh sahkan,” demikian katanya, Senin (8/3/2021), di akun Twitter-nya.

Kata dia, artinya, jangan ada yang menyatakan keputusan Menteri untuk mengesahkan bisa saja dijadikan perkara di PTUN.

“Ini prsedur umum dlm Hk Administrasi, tp khsus pngesahan parpol sdh tegas diatur sbg lex specialis di UU bhw Menteri tdk dpt mngesahkn smpai konflik trselesaikn dulu scr internal atau via PN/MA.”

Seperti yang diketahui, bahwa KLB partai Demokrat terjadi lantaran ada masalah internal. Dalam KLB, KSP Moeldoko ditunjuk untuk menjadi Ketua Umum dan ia menerimanya.

(Rgs/PARADE.ID)

Tags: #Demokrat#Hukum#KLB#Nasionalpolitik
Previous Post

Pesan MUI: Arah Pendidikan Berpijak kepada Pendidikan Agama

Next Post

Lepi Ali Firmansyah Kembali Terpilih Menjadi Ketua PKB Cianjur

Next Post

Lepi Ali Firmansyah Kembali Terpilih Menjadi Ketua PKB Cianjur

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

Purnawirawan TNI dan Tokoh Masyarakat Desak Pemakzulan Gibran, Ancam Duduki DPR/MPR

2025-07-03
Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

2025-07-02
BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

2025-07-01

Waspada! Buku Terjemahan Bisa Menjadi Ladang Lahirnya Tafsir Ekstrem

2025-06-30
Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

Konvoi Damai Menembus Blokade Gaza: Seruan Solidaritas, Refleksi Tokoh, dan Tantangan Kemanusiaan

2025-06-29
Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

2025-06-28

Twitter

Facebook

Instagram

@paradeid

    The Instagram Access Token is expired, Go to the Customizer > JNews : Social, Like & View > Instagram Feed Setting, to refresh it.

Berita Populer

  • Negara Harus Menyelamatkan Pengemudi Ojol dari Hubungan Kerja Menyesatkan

    KON: Kenaikan Tarif Ojol Bukan Solusi Utama

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Aktivis Desak Penindakan Tegas Aktivitas Tambang Ilegal di Berau yang Berlanjut

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BMI Tuntut GMKI Makassar Minta Maaf, Diduga Dukung Kelompok Pro-Papua Merdeka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Nama Ananda Tohpati Terseret Isu Dugaan Pengelolaan Dana Tambang di Raja Ampat

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Sumut Caplok Empat Pulau Aceh, Benarkah?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Tagar

#Anies #ASPEKIndonesia #Buruh #China #Cianjur #Covid19 #Covid_19 #Demokrat #Ekonomi #Hukum #Indonesia #Internasional #Jakarta #Jokowi #Keamanan #Kesehatan #Kolom #KPK #KSPI #Muhammadiyah #MUI #Nasional #Olahraga #Opini #Palestina #Pariwisata #PartaiBuruh #PDIP #Pendidikan #Pertahanan #Pilkada #PKS #Polri #Prabowo #Presiden #Rusia #RUUHIP #Siber #Sosbud #Sosial #Teknologi #TNI #Vaksin dpr politik

Arsip Berita

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Kontak
Email: redaksi@parade.id

© 2020 parade.id

No Result
View All Result
  • Home
  • Politik
  • Hukum
  • Pertahanan
  • Ekonomi
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Opini
  • Profil
  • Lainnya
    • Gaya Hidup
    • Internasional
    • Pariwisata
    • Olahraga
    • Teknologi
    • Sosial dan Budaya

© 2020 parade.id

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In