Jakarta (parade.id)- Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa sistem dan pelaksanaan pemilu saat ini sarat dengan masalah, terutama dengan meluasnya politik uang yang membudaya dan politik identitas.
Pemilu sebagai instrumen demokrasi bahkan kata dia melahirkan praktik oligarki kekuasaan yang tidak sejalan dengan substansi demokrasi.
“Karena itu Muhammadiyah memandang bahwa sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif perlu diubah. Pemilihan presiden, gubernur, bupati dan walikota secara langsung tidak perlu diubah,” kata dia, Selasa (3/1/2023).
“Akan tetapi, mekanisme pemilihannya perlu diperbaiki ke arah yg lebih efisien dan efektif, misalnya melalui sistem pemilu tertutup atau terbuka terbatas serta pemilihan eksekutif terintegrasi untuk meniadakan politik uang, ekses politik identitas & pembelahan politik masyarakat,” sambungnya, dikutip akun Twitter-nya.
Bersamaan dengan itu, ke depan kata dia penting ada mekanisme kontrol, agar proses dan produk legislasi perundang-undangan maupun peraturan pemerintahan hingga ke kementerian tidak bersifat oligarkis, monolitik dan tertutup pada aspirasi publik sehingga bertentangan dengan asas dan substansi demokrasi.
Apa yang disampaikan oleh Mu’ti disarikan dari Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah: Isu-isu Strategis Kebangsaan.
(Rob/parade.id)
