Jakarta (parade.id)- Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Sri Mulyani, Prastowo Yustinus menyebut bahwa utang Indonesia sebesar Rp17 triliun itu menyesatkan. Sebab faktanya, kata Prastowo jumlah utang pemerintah tidak sebesar itu.
“Pun masih sesuai dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta dikelola dengan baik,” kata dia, kemarin.
Berdasarkan data dari publikasi APBN kita April 2023, posisi utang pemerintah per 31 Maret 2023 adalah Rp7.879,07 triliun.
“Berikut infografiknya. Tentu kita berpijak pada data resmi yg konsisten dipakai tahun ke tahun, rezim ke rezim,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Utang sebesar itu pun dinilainya aman. Indikatornya adalah rasio utang pemerintah terhadap PDB yang besarnya 39,17% persen, jauh di bawah batas yang diperkenankan dalam Undang-undang sebesar 60 persen, sehingga tidak benar jika dikatakan utang pemerintah lebih dari 100 persen PDB.
“Kemudian ada lagi disebut-sebut tentang kewajiban kontinjensi. Hal ini perlu kita luruskan supaya tidak mengecoh dan menyesatkan publik,” ia coba meluruskan.
Kewajiban kontinjensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu atau lebih peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontinjensi tidak disajikan di neraca pemerintah, namun cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap kontinjensi pada akhir pelaporan.
Hal ini kata dia dikarenakan kewajibannya baru bersifat potensi, belum tentu akan terjadi/terealisasi.
“Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, utang BUMN tidak masuk dalam kategori kewajiban kontinjensi. Entitas lain seperti BUMN, Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), Pemda, dan BUMD juga tidak termasuk dalam cakupan LKPP. (Sumber:LKPPAudited_2021).”
BUMN sendiri disebutna merupakan kekayaan negara yang dipisahkan menurut UU Keuangan Negara. Utang BUMN tentu menjadi kewajiban BUMN, bukan kewajiban Pemerintah Pusat, termasuk untuk pembayaran pokok utang dan bunganya.
Utang BUMN baru dianggap sebagai kewajiban kontinjensi Pemerintah, Prastowo melanjutkan, jika utang ini mendapatkan jaminan oleh Pemerintah.
Kewajiban kontinjensi tersebut tidak serta pula menjadi utang pemerintah sepanjang mitigasi risiko default/gagal bayar dijalankan (berdasarkan history, hingga saat ini zero default atas jaminan Pemerintah).
Di sisi lain, keuntungan BUMN kata dia juga tidak serta merta menjadi penerimaan pemerintah. “Hanya jika BUMN membayarkan dividen sejumlah tertentu, maka penerimaan dividen ini diakui sebagai pendapatan (PNBP) oleh pemerintah,” katanya.
Selain itu, persoalan kewajiban pembayaran uang pensiun oleh pemerintah, dapat dijelaskan bahwa pemberian manfaat pensiun dilakukan setiap bulan sebagai wujud penghargaan dan komitmen Pemerintah kepada para pensiunan ASN/TNI/Polri atas dedikasi dan pengabdian selama bekerja.
“Pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan pensiun agar lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal. Tata kelola program pensiun yang baru akan memperhatikan pembagian tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara adil dan akuntabel,” tutupnya.
(Rob/parade.id)
