Jakarta (PARADE.ID)- Massa yang jumlahnya diperkirakan ribuan orang berasal dari berbagai organisasi masyarakat (ormas) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Massa menolak Rancangan Undang-undang Haluan Idiologi Pancasila (HIP) yang sedang diproses di DPR RI pada Jumat, 26 Juni 2020. Diketahui bahwa RUU HIP padahal sudah ditangguhkan oleh pemerintah. RUU tersebut merupakan inisiatif dari DPR.
Massa mendatangi kantor DPRD Provinsi Kalbar ada yang menggunakan sepeda motor, mobil pikap dan membawa sejumlah bendera.
Dari atas mobil, salah satu orator yaitu Habib Iskandar menggunakan pengeras suara mengatakan mereka meminta anggota DPRD Provinsi Kalbar tidak diam. DPRD Kalbar diminta mengirim surat ke pusat untuk menghentikan dan menolak RUU HIP yang sempat digulirkan di DPR itu.
“Kami datang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini secara baik-baik meminta kepada anggota dewan yang terhormat mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami untuk menolak dan menghentikan RUU HIP yang saat ini tengah digodok di DPR RI,” ujar Habib Iskandar pada Jumat, 26 Juni 2020.
Habib Iskandar melanjutkan, apabila RUU HIP tidak dibatalkan dikhawatirkan akan mengganggu ideologi Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah harga mati jadi tidak perlu diubah dan apabila ada yang akan mengubah, mengutak-atiknya dan setiap warga yang ada di Indonesia berkewajiban untuk menolaknya.
“Pancasila adalah harga mati, apabila ada yang ingin merubah atau mengkotak Katik maka harus dihentikan dan ditolak,” kata Iskandar.
Sementara itu Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syarif Amin Muhammad secara pribadi dan secara lembaga kata dia menolak RUU HIP. Dia mengatakan akan segera mengirimkan surat ke DPR RI dengan aspirasi yang disampaikan oleh para ulama, habib dan ormas masyarakat untuk menolak RUU HIP.
”Saya menolak RUU HIP, dan sepakat kepada para habib dan para ulama untuk menolak dan menghentikan RUU HIP yang sedang digodok di DPR RI,” ucap Syarif.
Hal senada diungkapkan oleh Sultan Pontianak yakni Syarif Machmud Melvin Alkadrie. Dia menolak RUU HIP dan apabila RUU HIP oleh DPR RI nanti akan disahkan, maka ia mengaku siap perang. “Apabila RUU HIP tetap disahkan kami siap perang,” tutur Sultan Syarif Machmud Melvin.
Kapolresta Pontianak Kota, Kombes Pol. Komarudin mengatakan, aksi demo Aliansi Umat Islam Kalimantan terkait tuntutan penolakan rancangan Undang-undang HIP yang saat ini sedang ramai diberitakan. Dalam pengamanan aksi tersebut Polresta menerjunkan 6 kompi personel. “Untuk mengamankan jalannya aksi damai ini Polresta Pontianak menerjunkan 6 Kompi personel dari Samapta Polresta Pontianak, Polda Kalbar dan Brimob Polda Kalbar,” ujar Komarudin.
(Viva/PARADE.ID)
