Jakarta (PARADE.ID)- Media sosial (medsos) bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita. Tapi kira-kira itu ada syaratnya.
Politisi PKS Mardani Ali Sera misalnya menyebut, bahwa demokrasi kita bisa meningkat jika literasi dan edukasi kita baik. Selain itu juga memiliki regulasi yang proporsional.
“Bismillah, media sosial hanya alat. Dia bisa dibawa untuk kebaikan, bisa juga untuk keburukan,” kata dia, Selasa (21/12/2021).
Tapi saat ini kata dia, ketika buzzer-buzzer diproduksi bahkan dibiayai, maka medsos menjadi tempat ‘perang’. Perang informasi yang tidak valid, yang tidak berbasis data tetapi pakai emosi.
Dan sayangnya, regulasi dengan UU ITE justru lebih banyak menyasar ke mereka kritis dan oposisi. Sehingga sebagian dianggap ‘tidak tersentuh’.
“Pada akhirnya terjadi perang dingin & tersembunyi antara 2 kubu. Padahal jika regulasi nya baik, penegakan hukum nya jujur, adil & transparan, media sosial bisa jadi alat meningkatkan kualitas demokrasi kita,” tertulis demikian di akun Twitter-nya.
Namun menurut Mardani kita masih memiliki harapan agar demokrasi kita kembali hidup dan meningkat. Pertama, elite kata dia harus memberi contoh. Bertanggung jawab, yang berbasis nilai dan berbasis pengetahuan.
“Makanya berbagai postingan tidak hanya semata utk viral, tp lebih ke edukasi politik. Pak @jokowi bisa jd guru bangsa jika sering tampil dan isinya adalah membawa nilai & pengetahuan. Publik pasti masih mengingat janji pak Jokowi saat kampanye, ‘Saya kangen didemo’.”
Menurut Ketua DPP PKS ini, kritik via sosmed adalah bentuk demo selama berdasarkan fakta dan data, bukan emosional saja. Pemerintah pun semestinya menurut dia bisa menjadi pengayom siapapun; pendukung dan kontra pemerintah.
Tapi ia menyayangkan karena di banyaka kesempatan, diskursus tentang nilai dan pengetahuan justru tidak berkembang.
“Yg ada adlh bagaimana jaketnya, motornya akhirnya kualitas kt terdegradasi diskusinya. Krn itu kt tdk bs mengajak masyarakat utk menjadikan sosmed sesuatu yg bernilai kalau kt tdk memberi contoh.”
(Sur/PARADE.ID)
