Jakarta (PARADE.ID)- Puluhan massa dari Gerakan Muda Peduli Nusantara (GMPN) kembali melakukan aksinya di depan gedung Telkom-Telkomsel terkait dugaan kebocoran data pribadi warga negara yang sempat ramai diperbincangkan. Alasan GMPN melaksanakan aksinya kembali, sebagaimana yang dikatakan oleh Koordinator aksi, Muchsin, karena hingga kini dari pihak Telkom-Telkomsel belum ada kepastian sikap terkait dugaan itu.
“Kami melakukan aksi hari ini karena hingga sekarang belum ada dari pihak Telkom-Telkomsel menyatakan secara resmi apa yang sebenarnya terjadi kepada kami (GMPN),” keterangan tertulisnya kepada parade.id, Rabu (9/9/2020).
“Jangan sampai dugaan bocor data tersebut benar adanya. Ini bisa menjadi kerugian teramat besar jika benar terjadi, apalagi sampai ada dugaan data kita diperjual-belikan. Kami, GMPN akan terus mengawalnya dengam ketat,” sambungnya.
Adapun tuntutannya dalam aksi kali ini, GMPN meminta kepada BUMN untuk mencopot Dirut Telkomsel Setyanto Hantoro.
“Tampak tak ada itikad baik dari apa yang kami suarakan. Harusnya Dirut Telkomsel lebih memperhatikan. Jika tidak demikian, mungkin adalah pilihan baiknya Dirut Telkomsel dievaluasi,” tegas Muchsin.
GMPN, kata dia, sebenarnya berharap agar isu atau dugaan ada kebocoran data pelanggan Telkomsel ini segera selesai, dengan catatan para petinggi di sana mau berbicara. Ini demi ratusan juta pelanggan di Tanah Air.
Pimpinan serta pemangku kepentingan pun menurut dia harus dapat memperhatikan hal-hal, yang bisa dikatakan serius ini dijadikan pelajaran sangat penting.
“Disayangkan sekali jika benar itu terjadi. Kalau benar demikian, berarti kinerja karyawan Telkomsel perlu dipertanyakan, di mana tanggungjawab mereka sebagai pekerja,” ucapnya.
Sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, menurut Muchsin, Telkomsel seharusya lebih mawas atas dugaan-dugaan kebocoran data pelanggan. Jangan sampai di kemudian hari data-data pelanggan, seperti yang kita ketahui bersama ada data warga (diduga) diperjual-belikan. Bikin resah.
Selain itu, ia juga mengingatkan Telkomsel terkait perekrutan karyawan atau pekerja. Menurut Muchsin, Telkomsel harus lebih selektif di dalam penerimaan karyawan, agar tidak ada potensi Telkomsel “disusupi” orang yang berhaluan di luar konstitusi kita, Indonesia.
(Latu/PARADE.ID)
