Jakarta (parade.id)- Baru-baru ini Ketum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar jabatan gubernur dihapus. Presiden Jokowi memberi tanggapannya.
“Semua diperlukan kajian yang mendalam. Kalau itu hanya usulan, ini negara demokrasi, ya, boleh-boleh saja. Namanya usulan. Tapi perlu semuanya kajian,” ujarnya, kemarin.
Selain diperlukan kajian yang mendalam, juga perlu diperhitungkan dari usulan itu. Pun juga perlu kalkulasi: apakah bisa menjadi efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat ke, misalnya bupati, wali kota, terlalu jauh.
“Spare of control-nya yang mesti dihitung dulu. Semua harus dihitung,” tegas Presiden, saat usai mengunjungi pasar Baturiti, Tabanan, Bali.
Alasan Muhaimin mengusulkan jabatan gubernur dihapus, kata dia, dapat menghemat anggaran negara. Alasan lain, peran gubernur selama ini juga hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
“Anggaran gubernur ini besar tetapi fungsinya hanya menjadi perwakilan atau perpanjangan tangan Pemerintah pusat, terjadi penumpukan di situ,” kata Muhaimin, saat di Mataram, NTB.
(Rob/parade.id)
