Jakarta (parade.id)- Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) ditolak Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI). Hal itu disampaikan langsung Ketua Umum GSBI Rudi HB Daman, Rabu (29/5/2024), kepada parade.id, lewat pesan singkat WhatsApp.
Adapun alasannya, menurut Rudi, karena Tapera itu lebih banyak merugikan daripada menguntungkan untuk kaum buruh.
“Upah buruh yang murah harus dipotong lagi untuk Tapera 2,5 persen dari upahnya. Kalau pemerintah tidak bisa ngasih duit dan kebahagian buat rakyat, minimal janganlah terus-terusan ambil duit rakyat,” kata Rudi.
Menurut dia, potongan untuk Tapera itu terlalu besar. Tidak sebanding dengan angka kenaikan upah buruh yang ada.
“Hitung saja jika rata-rata upah buruh di Indonesia Rp2,5 juta per bulan. Sementara terdapat 58 juta buruh formal. Artinya akan terkumpul sekitar Rp50 triliun per tahun yang dikelola oleh Badan Pengelola Tapera (BP Tapera),” paparnya.
“Ini dana segar yang sangat besar. Di tengah watak dan perilaku birokrasi yang busuk dan korup, ini bisa jadi bahan bancakan korupsi penguasa dengan cara digoreng-goreng di berbagai instrumen investasi dan berbagai modus operandinya,” ia melanjutkan.
Menurut Rudi, jelas itu perampasan upah buruh. Iitu skema sistematis untuk memiskinkan kaum buruh yang sudah miskin dan susah.
“Berdalih untuk mensejahterakan buruh, malah upah buruh yang kecil (murah) terus dirampas, dipotong dengan berbagai skema, seperti kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, berbagai pajak dinaikkan termasuk PPH21, iuran BPJS, ditambah lagi potongan upah untuk Tapera dan masih banyak lagi potongan-potongan upah buruh,” paparnya.
Atas hal itu, Rudi menyebut rezim Jokowi rezim culas, raja tega, yang tidak pernah mau memahami kesulitan buruh. Dimana Kehidupan buruh, hak-hak buruh (terus) diserang dan dirampas secara brutal melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja.
“Untuk menaikkan upah buruh sangat pelit banyak alasan ini dan itu tetapi memotong dan merampas upah buruh langsung sikat tanpa perasaan dan seolah-olah sangat benar dan bijak,” kata dia.
“Ini menunjukkan semakin nyata Indonesia dalam krisis yang akut, sehingga rezim Jokowi boneka imperialis sontoloyo ini terus merampas uang (pendapatan) rakyat, mengumpulkan dana segar dari berbagai sektor, termasuk buruh untuk bancakan dan menyelamatkan tuannya mereka,” lanjutnya.
“Kita curiga ini uang nantinya akan digunakan untuk pembiayaan IKN, Makan siang gratis dan Proyek Strategis Nasional (PSN),” kata dia lagi.
Ia menegaskan kembali bahwa GSBI menolak Tapera. Memastikan buruh Indonesia turut menolaknya.
“Pengusaha saja menolak, apalagi buruh yang upahnya rendah. Saya pastikan kaum buruh keberatan dan menolak kebijakan ini,” tegasnya.
(Rob/parade.id)
