Jakarta (parade.id)- Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DEN KSBSI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional (RAKORNAS) KSBSI Tahun 2025 di Oasis Amir Hotel, Kawasan Senen, Jakarta Pusat, 12-14 Agustus 2025. Rapat ini digelar dengan tema “Memperkuat Gerakan Buruh Menyongsong Era Pekerjaan Baru”.
Di tengah tingginya tekanan ekonomi global dan marak kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dalam acara tersebut, memuji pemerintahan Prabowo yang dinlainya cukup memperhatikan nasib dan kesejahteraan buruh.
Kehadiran Presiden dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 di Monas beberapa waktu lalu, menurut Elly, menyiratkan tingginya perhatian Prabowo terhadap buruh.
Peluang dan Ancaman
Saat ini terdapat poin-poin penting yang telah direncanakan Pemerintah, seperti pembentukan Satgas PHK, penghapusan Outsourching, dan pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DBKN).
“Kita mendengar Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional sudah ditandatangani SK-nya… sudah ditandatangani.. untuk segera diberlakukan, atau ada poin-poin nanti yang akan dibuat dalam klausul atau apapun yang diperjuangkan oleh buruh,” kata Elly.
Namun demikian, menurut Elly, buruh lah yang harus menuangkan apa yang sebenarnya ingin diperjuangkan untuk kesejahteraan buruh seperti besaran upah dan kesejahteraan lainnya.
“Tema Rakornas KSBSI adalah memperkuat gerakan buruh menyongsong era pekerjaan baru. Dengan pekerjaan yang relevan saat ini, dimana di era pekerjaan baru ditandai oleh digitalisasi, artificial inteligen, informalisasi, otomatisasi, transisi energi dan perubahan bisnis global (yang) membawa dua wajah (yakni) peluang dan ancaman.” terangnya.
Dua Wajah itu, kata Elly, peluang dan ancaman, di satu sisi membawa peningkatan produktifitas, pekerjaan ramah lingkungan dan fleksibilitas pekerjaan. “Namun di sisi lain ada resiko besar berupa hilangnya pekerjaan, meluasnya pekerja kontrak atau freelance tanpa perlindungan , ditambah konflik perdagangan, dan perpajakan.” tandas dia.
DBKN dan Setingkat Menteri
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan bahwa tugas negara bukan hanya melihat problem perburuhan tetapi juga harus mampu menjadi jembatan yang baik antar buruh, pengusaha dan pemerintah.
“Dan hari ini, jembatan komunikasi itu sudah terbentuk dengan lahirnya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” tandas Wamenaker.
DKBN adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Rencana pembentukannya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2025 lalu di Monas.
DKBN bertujuan untuk memperhatikan nasib buruh dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, Pembentukannya diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang berdampak positif pada kesejahteraan buruh.
Senada dengan Wamenaker, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang hadir dalam Rakornas KSBSI 2025 menjelaskan bahwa pemerintahan Prabowo konsen dengan masalah perburuhan. Hal itu ditandai dengan sudah ditandatanganinya DBKN.
“Ini saya mau bilang, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini isinya adalah pemimpin-pemimpin buruh besar di Indonesia.” kata Dasco. Tak cuma itu, bahkan para pemimpin buruh di DBKN ini kedudukannya setingkat menteri.
“Oleh karena itu, ditulis disitu, setingkat Menteri,” tandas dia.
“Artinya, Pak Prabowo itu sangat menghargai kawan-kawan Buruh. Jadi dalam kepemimpinan Pak Prabowo ini gak ada yang gak bisa dibicarakan antara Buruh, Pemerintah dan Pengusaha,” pungkas Dasco.*
